Baleg DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK, Hanya PDIP yang Menolak
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa draf Revisi Undang-Undang Pilkada ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Poin-poin dalam revisi UU Pilkada ini merevisi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah.
Kesepakatan itu melalui rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Delapan fraksi DPR RI sepakat membawa ke Rapat Paripurna, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP.
Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.
"Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek yang disambut persetujuan anggota rapat.
Pandangan fraksi PDIP yang dibacakan M Nurdin mengandung empat poin, sebagai berikut:
- Fraksi PDI Perjuangan berpandangan keputusan MK yg mengatur terkait batas usia pencalonan tersebut seperti diatur dalam pasal 7 poin d dan pasal 40 dalam rancangan uu, berpedoman ke keputusan MK, karena bersifat final and binding. Di mana baik putusan dan pertimbangan mahkamah dalam putusannya sudah secara rinci mengatur dua hal tersebut tanpa ditafsirkan kembali.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta nota keberatan nanti apabila pembahasan RUU ini menegasikan keputusan MK nomor 60 dan 70
- PDI Perjuangan berpendapat perlu mengikuti putusan MK karena telah jelas diatur dalam batas usia atau elektoral threshold dan sesuai dng pasal 10 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2021 tentang pembentukan perundangan-undangan yang menyebut materi muatan yg harus diatur dalam UU berisi tindak lanjut terhadap putusan MK
- Fraksi PDI Perjuangan berpandangan dalam pembahasan rancangan UU ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan masyarakat yang bermakna 'sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan UU'.