Badan Gizi Nasional membuka opsi pengganti susu dalam program makan bergizi gratis. Susu ikan sempat menjadi perbincangan akan menjadi alternatif jika kebutuhan susu tidak bisa dicukupi.
Meskipun begitu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan opsi pengganti susu tidak tertuju langsung kepada susu ikan. Dia justru melihat opsi lain untuk mengganti susu dengan sumber protein seperti telur dan ikan.
“Sesuatu yang baik ini akan kita akomodir ya," kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/9).
Menurut Dadan di daerah yang memang susunya mudah, bisa diisi dengan susu. Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian untuk daerah yang banyak ikan, protein ikan bisa saja menggantikan susu atau bisa mengisi kelengkapan gizi.
Berkaitan dengan perbincangan susu ikan, Dadan mengatakan penyebutan tersebut tidak tepat. Dia menuturkan yang benar dalam penyebutannya adalah protein ikan.
“Karena ikan tidak punya susu, tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan,” ujar Dadan.
Soal polemik protein ikan atau susu ikan, Dadan menegaskan Badan Gizi Nasional tidak membeda-bedakan. Dia menegaskan, protein hewani tetap ada di dalam paket makan bergizi gratis untuk menunjang pertumbuhan.
“Protein itu diperlukan untuk pertumbuhan anak, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang sedang tumbuh,” kata Dadan.
Dadan menambahkan, pada dasarnya Badan Gizi Nasional tidak menentukan menu namun komposisi gizi dalam satu paket makan bergizi gratis. Untuk itu, dia mengatakan penentuan protein dan karbohidrat akan mengikuti stok di masing-masing wilayah.
“Misalnya di daerah yang banyak ikan, nanti proteinnya berasal dari ikan. Kalau karbohidratnya dari jagung, ya orang suka dengan makan jagung silakan. Kalau dengan singkong silakan. Tapi yang suka makan nasi ya tentu saja lanjutkan makan nasi,” kata Dadan.
Program makan gizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas yang akan diterapkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut.