Kemudahan Akses Pendidikan jadi Alasan Gibran Minta Hapus Sistem Zonasi PPDB

ANTARA FOTO/Fauz
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
22/11/2024, 13.04 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ia mengatakan pendidikan adalah kunci Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," kata Gibran dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (21/11) dikutip dari Antara.

Putra sulung Joko Widodo itu juga mengatakan penting mengajarkan anak muda untuk mempelajari ilmu baru seperti coding, digital marketing, hingga programming.

Tak hanya itu, Gibran juga mengajak anak-anak muda bekerja keras untuk memaksimalkan bonus demografi demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Kesempatan tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita," katanya.

Zonasi diluncurkan pada 2019, saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Nadiem Makarim. Kebijakan ini merupakan salah satu dari program "Merdeka Belajar".

"Zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah," kata Nadiem pada 11 Desember 2019 silam.

Reporter: Antara