Kuota FLPP Bertambah, BTN Target Pertumbuhan KPR Tembus 10%

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memproyeksikan penyaluran kredit pemilikan rumah tahun ini dapat tembus 10% secara tahunan. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan kuota rumah bersubsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 440 ribu unit.

Untuk diketahui, KPR BTN tumbuh 7,5% secara tahunan menjadi Rp 173,84 triliun pada tahun lalu. Dengan kata lain, KPR BTN diperkirakan dapat melebihi Rp 191,22 triliun pada tahun ini.

"Program FLPP pada tahun ini menurut saya sangat bagus karena disalurkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dengan demikian, kreditur KPR rumah bersubsidi baru akan lebih tepat sasaran," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, kepada Katadata.co.id, Kamis (27/3).

Selain itu, pengubahan skema FLPP oleh pemerintah yang dilakukan sekarang membuat permintaan rumah bersubsidi akan berdasarkan segmen pekerjaan. Dengan begitu, Hirwandi menilai rasio kredit bermasalah dapat ditekan. Sebab kepatuhan kreditur KPR bersubsidi akan meningkat lantaran cicilan KPR dapat langsung dipotong dari rekening gaji setiap pekerja.

Berdasarkan laporan keuangan BTN, rasio kredit bermasalah atau NPL gross pada tahun lalu naik dari 3,01% pada 2023 menjadi 3,16%. Hal tersebut didorong oleh naiknya NPL netto BTN menjadi 1,89%.

"NPL kami pasti akan lebih rendah karena kualitas kreditur lebih jelas. Kemungkinan adanya kredit macet pada KPR FLPP sangat rendah," ujarnya.

Maka dari itu, Hirwandi mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan demi meningkatkan kualitas KPR bersubsidi dengan menyasar segmen pekerjaan tertentu.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pengubahan skema penyaluran FLPP menjadi berdasarkan segmen pekerjaan bertujuan meningkatkan kepastian cicilan KPR. Dia memberikan sinyal pengubahan penyaluran FLPP berdasarkan segmen pekerjaan masuk dalam peta jalan pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyalurkan rumah bersubsidi ke enam segmen pekerjaan, yakni tenaga kesehatan masyarakat, bidan, perawat, guru, anggota TNI, dan anggota Polri. Dalam waktu dekat, Maruarar berencana menyasar penyaluran rumah bersubsidi untuk pekerja migran dan wartawan.

"Kami akan alokasikan rumah bersubsidi pada tahap pertama untuk wartawan 1.000 unit dulu," ujarnya.