Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Pendidikan di Hadapan Guru dan Kepala Sekolah

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan situasi kebocoran anggaran pemerintah yang kerap terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan, meski Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia, penyaluran dana yang seharusnya diterima rakyat kerap terpotong di tengah jalan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Pembekalan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8). Kegiatan ini dihadiri oleh 2.296 guru dan 155 kepala Sekolah Rakyat.

“Indonesia salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar. Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocorannya,” kata Prabowo.

Ia menekankan kepada peserta pembekalan bahwa masyarakat di daerah lebih merasakan langsung perbedaan antara besaran anggaran yang diumumkan pemerintah dengan dana yang benar-benar sampai ke mereka. “Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Ini harus kita perbaiki,” ujarnya.

Kebocoran Anggaran Juga Terjadi di India

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, persoalan kebocoran anggaran bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara lain, seperti India, juga pernah mengalami hal serupa. Dulu, dari setiap 100 rupee anggaran di India, hanya 15 rupee yang benar-benar sampai ke rakyat.

Seiring waktu, India berhasil memperbaiki sistemnya sehingga dana yang diterima rakyat kini mencapai sekitar 60 rupee. “Ini kata pemimpin-pemimpin India sendiri,” kata Prabowo.

Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan periode 2019–2024 itu menegaskan bahwa setiap dana yang sudah dianggarkan pemerintah harus sampai ke rakyat secara utuh tanpa terpotong di tengah jalan.

“Pemerintah sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus menjaga anggaran itu tidak boleh bocor. Kalau bisa Rp100, ya Rp100 rupiah itu harus sampai ke rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau 20% dari total belanja negara. Jumlah tersebut naik 4,6% dibandingkan alokasi Rp724,3 triliun pada 2025.