Prabowo Soroti Aksi Makar dan Terorisme di Tengah Gelombang Unjuk Rasa

Presiden Prabowo Subianto merespons gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (25/8) di Jakarta dan menyebar ke berbagai daerah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8), ia menyoroti adanya indikasi tindakan melawan hukum, bahkan yang mengarah pada makar dan terorisme.

“Kita tidak dapat memungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo.

Meski menekankan bahwa aspirasi murni rakyat harus dihormati, Prabowo menegaskan bahwa kekerasan yang merugikan masyarakat luas tidak bisa ditoleransi.

“Mengancam dan menjarah rumah-rumah serta instansi publik maupun rumah pribadi adalah pelanggaran hukum. Negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” katanya.

Prabowo meminta Kepolisian dan TNI bertindak tegas terhadap pengerusakan fasilitas umum, penjarahan rumah pribadi, maupun serangan terhadap sentra ekonomi. Semua tindakan itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Aparat harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat, dan menegakkan hukum terhadap segala pelanggaran,” katanya.

Dia juga memantau perkembangan situasi di berbagai wilayah, dari Jakarta hingga daerah lainnya, serta meminta DPR dan kementerian/lembaga membuka ruang dialog dengan masyarakat. Tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil yang ingin menyampaikan aspirasi harus difasilitasi agar suaranya bisa diterima dan ditindaklanjuti.

Ia menekankan bahwa pemerintah yang dipimpinnya bersama seluruh partai politik berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk kelompok paling kecil dan tertinggal. “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengundang Ketua Partai Politik ke Istana Kepresidenan, termasuk Sekretaris Dewan Pembina Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pertemuan ini digelar dalam konteks menanggapi aksi unjuk rasa yang menyoroti fasilitas dan tunjangan tinggi anggota DPR.