Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030: Megawati Ketum, Hasto Sekjen

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai Ketua Umum, sedangkan Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal lagi.

Pengesahan ini setelah Kemenkum menyerahkan dua dokumen Surat Keputusan (SK) kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir bersama sejumlah pengurus PDIP di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9). 

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo. Sedangkan Hasto didampingi pengurus DPP PDIP yakni Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, Supratman menyerahkan dua SK yakni Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.AH.11.03 tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP dan Keputusan Menteri Hukum nomor M.HH-13.AH.11.02 tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP 2025-2030. 

Andreas menjelaskan, DPP PDIP dua pekan lalu mendaftar secara daring ke Ditjen AHU. Kemudian, Dirjen AHU telah mengabarkan bahwa berkas sudah diproses dan SK telah terbit, sehingga hari ini partai telah menerima secara fisik SK pengesahan kepengurusan DPP PDIP.

“Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah,” katanya dalam keterangan tertulis.

Selain Megawati dan Hasto, sejumlah nama politikus juga menjadi petinggi partai berlambang banteng ini. Dalam kepengurusan, terdapat nama Basuki Tjahaja Purnama, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo yang menjadi Ketua DPP.  Berikut struktur kepengurusan PDIP:

Struktur DPP PDIP 2025-2029

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri 

Ketua DPP

Bidang kehormatan: Komarudin Watubun.

Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto (Bambang Pacul).

Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus.

Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.

Bidang Organisasi: Andreas Hugo P.

Bidang Sumber Daya: Said Abdullah.

Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani.

Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo.

Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah.

Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly.

Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Bidang Kebudayaan: Rano Karno.

Bidang Pendidikan: Puti Soekarno.

Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas.

Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini.

Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto.

Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning.

Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris.

Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu.

Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo.

Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani.

Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti.

Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

Bidang Digital: Prananda.

Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu.

Bidang Kelautan: Rohmin.

Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga.

Bidang Advokasi: Roni Talapesy.

Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.

Wakil Sekjen Internal: Dolfie.

Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto.

Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu.

Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

Bendahara

Bendahara: Olly Dondokambey.

Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen.

Wakil bendahara external: Yuke Yurike.