Kisruh Muktamar PPP: Ricuh, Aklamasi Mardiono Jadi Ketum, hingga Bantahan Rommy

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di Jakarta pada Sabtu (27/9) Namun, klaim ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Rommy.

Muktamar ke-10sempat diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera. Mardiono menyampaikan bahwa keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat. Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan yang terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

"Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,," kata Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9), seperti dikutip dari Antara. 

Ia menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dari total peserta, menurut dia,  sekitar 80% menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

Mardiono pun menyatakan tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses. Dorongan agar ia kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil) maupun rapat pimpinan wilayah (Rapimwil).

"Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya," kata Mardiono.

Terkait kericuhan, Mardiono memastikan akan ada penyelidikan. Ia mengaku pihaknya telah mengetahui adanya keinginan kelompok-kelompok tertentu yang secara ilegal ingin mengambil alih kepemimpinan di PPP.

"Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan," ujarnya.

Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan, palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono. "Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu," ujarnya.

Menurut Amir, dinamika sempat berlangsung sengit dalam pembahasan tata tertib, tetapi keputusan final sudah diambil sebelum kericuhan pecah. Ia menyebut 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan.

Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur pengurus. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9).

PPP berdiri pada 1973 dan tidak pernah melakukan perubahan AD/ART dalam setiap Muktamar, termasuk dalam forum yang ke-10 ini.

Bantahan Rommy. 

Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Rommy menyatakan membantah penetapan Mardiono sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Rommy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum. Ia menilai Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP hingga terbit berita yang mewartakan klaimnya sebelum waktu tersebut.

“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut bersama Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj, dan seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.

“Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.