DPR soal Menhut Diminta Cak Imin Taubatan Nasuha: Dia Tak Bisa Disalahkan

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia. Ia juga merespons pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin soal taubatan nasuha.

Firman Subagyo mengingatkan bahwa kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum Menhut Raja Juli mengemban tugasnya.

“Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, maka dari itu saya bela. Saat dia diminta taubatan nasuha, saya bela. Sebab, perusakan hutan ini, bukan satu atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Penegasan itu sampaikan oleh Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni, yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah.

Menurut dia, persoalan kerusakan hutan di Indonesia merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana. “Hentikan reforma agraria. Ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan,” kata dia.

Anggota DPR dari fraksi Golkar itu menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia.

“Saya miris. Jangankan di Sumatera, kami yang duduk di ruangan ini terkadang takut saat melewati Puncak. Takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujar dia.

Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk berfokus pada penyelamatan lingkungan.

Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” ujar dia.

Cak Imin Surati Menhut dan Bahlil, Singgung Taubatan Nasuha

Cak Imin mengatakan, dirinya berkirim surat kepada Menhut Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq terkait bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara atau Sumut, dan Sumatera Barat alias Sumbar.

Menurut dia, kiamat sudah terjadi, karena kerusakan lingkungan. “Bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi,” kata dia dalam pidatonya, dikutip dari YouTube Kemenko-PM, Senin (1/12).

Ia mengatakan, bencana alam, bukan hanya di Sumatra, terjadi karena dua hal. Pertama, akibat kesalahan manusia yang merusak lingkungan. Kedua, perencanaan dan antisipasi yang rendah.

"Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama mengevaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah," kata Cak Imin.

“Bahasa NU-nya (Nahdlatul Ulama) taubatan nasuha," Cak Imin menambahkan. "Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total."

Menurut dia, taubatan nasuha dari sisi pemerintah yakni dengan mengevaluasi total kebijakan dari semua aspek, sejak berpikir, melangkah, dan berbuat.

“Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujar Cak Imin. "Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua.”

Menhut Raja Juli Sebut Cak Imin Minta Maaf

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Cak Imin telah meminta maaf pada dirinya usai pernyataan taubatan nasuha.

“Alhamdulillah sudah mendapat WhatsApp dari Gus Imin. Beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya,” kata Raja Juli dalam dapat bersama Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). 

Raja Juli mengatakan, ia menjawab dengan menyatakan bahwa sesama menteri harus kompak dan tidak mendiskreditkan satu sama lain.

Menhut juga mengatakan pentingnya menjaga kekompakan di antara menteri dan kementerian agar tak mengganggu stabilitas pembantu Presiden Prabowo Subianto. “Semuanya anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang mengganggu stabilitas,” kata dia.