Berita Raja Juli Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah melampaui angka karhutla di periode yang sama pada 2023 dan 2019.

KPK menolak laporan gratifikasi yang dilayangkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

KPK mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuansing, menyusul OTT kasus suap di daerah tersebut.

Kasus gratifikasi pelepasan kawasan hutan yang menjerat Bupati Kuansing sebagai tersangka, turut menyeret nama Raja Juli.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yaitu suap jual beli jabatan dan gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby sebagai tersangka.

KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka. Pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli pada awal Juni tengah didalami.

Kementerian Kehutanan menepis dugaan adanya pelanggaran administrasi dalam penggunaan gedungnya oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kementerian Kehutanan mencatat, Indonesia memiliki potensi kredit karbon kehutanan hingga 13 juta ton CO2 ekuivalen.

APBN hanya menyediakan 30 persen kebutuhan pembiayaan taman nasional.

Indonesia menjadi anggota ke-11 dalam Koalisi Global Pengembangan Pasar Karbon. Koalisi ini dipelopori dan dipimpin bersama oleh Kenya, Singapura, dan Inggris.

Raja Juli menegaskan, selama satu tahun masa jabatannya, tidak ada satu pun kebijakan yang ia keluarkan untuk melepaskan kawasan hutan atau mengubah tata ruang.

Menhut Raja Juli mengatakan akan memanfaatkan teknologi AIKO untuk menelusuri asal kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Apa itu teknologi AIKO?

Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tidak menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH baru, untuk penebangan sejak dilantik.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai Menhut Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan. Ia juga merespons pernyataan Menko Cak Imin soal tautan nasuha.