Jimly: Wacana Polri di Bawah Kementerian Masih Kajian, akan Diputuskan Presiden

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan wacana mengenai penempatan Polri dalam struktur kementerian masih berada pada tahap kajian. Ia menjelaskan komisi telah menerima berbagai gagasan reformasi yang berasal dari lebih 100 organisasi serta kelompok masyarakat.

Ia menjelaskan, seluruh proposal usulan dan gagasan reformasi yang terkumpul akan dirumuskan secara internal oleh komisi menjadi sejumlah alternatif kebijakan. Hasil perumusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Banyak sekali masukan dan ide-ide reformasi, salah satunya perlunya dibentuk kementerian. Itu usul dari masyarakat, dan tidak boleh diabaikan,” kata Jimly di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place pada Kamis (29/1).

Jimly mengatakan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden, sementara tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri hanya menyusun dan menyampaikan opsi-opsi kebijakan yang tersedia. "Kami bikin alternatif. Presiden yang memutuskan," katanya.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 itu turut menyikapi adanya sejumlah polemik terkait sejumlah gagasan terkait penyesuaian struktur kelembagaan Polri. Jimly menilai polemik itu terjadi lantaran salah pemahaman antara konsep koordinasi dan subordinasi dalam struktur ketatanegaraan.

“TNI dan Polri dua-duanya di bawah presiden. TNI di bawah presiden, bukan di bawah Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Jimly mengatakan, perdebatan mengenai posisi kelembagaan Polri saat ini merupakan hal yang wajar dan sehat dalam proses bernegara. “Ada perdebatan bagus, tidak apa-apa. Nanti diputuskan finalnya di undang-undang,” kata Jimly.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap wacana penempatan Polri berada di bawah kementerian. Ia menilai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah ideal.

Sigit menyampaikan hal tersebut dalam forum rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Senin, 26 Januari lalu. Kapolda Banten 2016-2018 itu menyatakan dirinya pernah ditawari beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.

Sigit mengatakan dirinya lebih baik mundur dari jabatan Kapolri ketimbang menjadi Menteri Kepolisian. "Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Sigit.