Pemerintah Kecam Israel Serang Gaza, Buka Opsi Keluar dari Dewan Perdamaian

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Indonesia membuka opsi untuk keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace apabila lembaga ini tidak sejalan dengan aspirasi dan tujuan mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.

Menlu Sugiono mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menyasar pada terwujudnya perdamaian menyeluruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Sugiono menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari komitmen pemerintah menciptakan perdamaian di wilayah ini, lewat mekanisme solusi dua negara atau two state solution.

"Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan (maka akan keluar)," kata Sugiono di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/2).

Koridor kebijakan yang ditetapkan oleh Prabowo berfokus pada terciptanya perdamaian di Gaza, hingga terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Ini yang ingin kami capai, koridor-koridornya ada di situ," ujar Sugiono.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu turut menyoroti sikap Israel yang masih menyerang Gaza. Ia menyatakan, Indonesia bersama delapan negara mayoritas penduduk Muslim pada pekan lalu telah menyampaikan sikap tegas dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan itu.

Sugiono menilai serangan Israel ke Gaza berpotensi mencederai proses perdamaian. Ia meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan yang telah dibangun.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumpulkan pimpinan 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) muslim di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/2).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu, Prabowo disebut banyak menyerap masukan para pimpinan ormas terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, menceritakan bahwa Prabowo bersedia memutuskan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza bila tidak sejalan dengan tujuan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Cholil mengatakan dirinya menyampaikan sejumlah catatan kepada Prabowo, termasuk rasa skeptisnya terhadap keberadaan Dewan Perdamaian Gaza. "Sampai sekarang Netanyahu tidak mengakui negara Palestina," kata dia usai bertemu Prabowo.

MUI juga menyoroti Israel yang masih menyerang Gaza.

MUI meminta agar pasukan perdamaian yang dilibatkan tidak diarahkan untuk melawan Hamas atau membendung perlawanan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Cholil mengatakan proses perdamaian tidak boleh berujung pada perdamaian semu yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Menurut cerita Cholil, Presiden Prabowo menanggapi keraguan MUI dengan mengatakan Indonesia memiliki opsi untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian Gaza apabila arah kebijakannya tidak sejalan dengan sikap pemerintah.

“Kata Presiden, ketika kebijakan (Dewan Perdamaian Gaza) itu tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP," ujarnya.