Mensesneg: Pemerintah Tidak Ubah Strategi Belanja Meski Moody’s Pangkas Outlook

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan pengelolaan fiskal Indonesia tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak melanggar ketentuan defisit anggaran. Keterangan tersebut merupakan tanggapan atas laporan lembaga pemeringkat kredit Moody’s yang menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Prasetyo  mengatakan bahwa saat ini pemerintah tidak melihat adanya pelanggaran terhadap aturan fiskal yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah tidak melihat alasan untuk mengubah strategi belanja negara. "Tidak, karena selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga," kata Prasetyo Hadi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (9/2).

Ketetapan defisit anggaran tertuang dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan itu mengatur batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Prasetyo menyampaikan pemerintah kini justru akan mengoptimalkan belanja negara pada awal tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil. Menurutnya, penguatan fundamental ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap pengelolaan fiskal nasional dan memastikan tidak ada perubahan terhadap program-program prioritas pemerintah. Ia menilai konsistensi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah kita di awal tahun semaksimal mungkin kita dorong. Kita optimistis dengan pengelolaan kita," ujarnya.

Moody’s Ratings pada (5/2), menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Pemangkasan outlook itu salah satunya dipicu kekhawatiran terhadap pembentukan badan pengelola dana kekayaan negara, Danantara.

Moody’s menilai struktur tata kelola, skema pembiayaan, serta prioritas investasi Danantara belum jelas. Dalam pengumumannya, Moody’s juga menjelaskan perubahan outlook Indonesia menjadi negatif di tengah upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Moody’s, dalam setahun terakhir terjadi penurunan prediktabilitas dan kohesi dalam proses pengambilan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor, tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan valuta asing.

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Menurut Moody’s, apabila kondisi ini terus berlanjut, melemahnya kekompakan dan kredibilitas kebijakan bisa menunjukkan turunnya kekuatan institusi pemerintah.

Dampaknya, ekonomi dan keuangan negara bisa terganggu karena minat investor menurun dan biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Selain itu, Moody’s juga menyoroti ekspansi program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sampai sejauh ini, program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dibiayai melalui realokasi dan pemangkasan belanja kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. Ekspansi lanjutan program-program tersebut dinilai dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.