Kementerian Haji Minta Tambahan Anggaran untuk Tutup Biaya Operasional Haji

Kementerian Haji dan Umrah mengajukan tambahan anggaran untuk menutup kekurangan biaya operasional pelaksanaan ibadah haji tahun ini yakni Rp 3,1 triliun.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pembentukan kantornya menciptakan kekosongan penganggaran pada inti penyelenggaraan haji. Oleh sebab itu, ia membutuhkan tambahan anggaran untuk menutup biaya operasional.

"Kebutuhan anggaran biaya tambahan ini cukup mendesak untuk pemenuhan pembiayaan operasional ibadah haji 2026 yang sudah di depan mata," kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (10/2).

Menurut Irfan, pembentukan lembaga tersebut otomatis menghentikan penganggaran ibadah haji dari instansi sebelumnya, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

Pada tahun lalu, Kementerian Agama mengalokasikan Rp 1,4 triliun untuk pelaksanaan haji, sementara itu Kementerian Kesehatan menganggarkan sekitar Rp 319 miliar.

Irfan mengatakan, anggaran tambahan akan digunakan untuk merevitalisasi setidaknya enam asrama haji pada tahun ini. Biaya revitalisasi asrama haji akan berbentuk Surat Berharga Syariah negara yang masih tercatat sebagai anggaran Kementerian Agama. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyetujui pemindahan surat berharga tersebut ke Kementerian Haji.

Secara rinci, anggaran senilai Rp 300 miliar akan membangun 4 asrama haji baru, sementara tambahan anggaran senilai Rp 178 miliar dialokasikan untuk pembangunan 53 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.

Irfan mengatakan, beberapa asrama haji yang akan mendapatkan program revitalisasi adalah Wisma Haji Departemen Agama di Jakarta Pusat, Perumahan Haji Ciracas di Jakarta Timur, dan Wisma Haji Ciloto di Cianjur.

"Ada enam asrama haji besar yang akan kami revitalisasi. Namun tidak menutup kemungkinan aset untuk ibadah haji yang berukuran kecil akan kami perbaiki juga," katanya.

Irfan juga berencana menggunakan tambahan anggaran untuk menambah biaya pegawai dari pagu anggaran tahun ini senilai Rp 82 miliar. Angka tersebut tercatat susut dari alokasi Kementerian Haji tahun lalu senilai Rp 104 miliar.

Menurutnya, tambahan anggaran belanja pegawai dibutuhkan lantaran jumlah pegawai Kemenhaj ditargetkan bertambah menjadi sekitar 7.000 orang. Dengan kata lain, aparatur sipil negara Kemenhaj akan naik sekitar 50% dari posisi saat ini sejumlah 3.631 orang.

"Sekarang kami baru menggunakan tujuh dari 20 lantai dalam kantor Kemenhaj di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Kalau jumlah pegawai bertambah, lantai yang kami operasikan juga akan bertambah," katanya.