Prabowo Akan Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Urusan Ketenagakerjaan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
8/6/2026, 08.33 WIB

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6). Seremoni pelantikan bakal berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.

Said Iqbal mengatakan dirinya telah menerima telepon dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya. “Jam 16.30 dilantik di Istana, ditelpon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat Menteri,” kata Said lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (8/6).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan.

Prasetyo mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan posisi yang berpotensi ditempati Said Iqbal nantinya. “Sedang kami diskusikan, kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, dengan buruh dan tenaga kerja,” ujarnya di Kompoleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6).

Prasetyo Hadi enggan membocorkan jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal. Politisi Partai Gerindra itu juga enggan menyampaikan kepastian termin pelantikan. “Nanti tunggu informasi,” kata Prasetyo.

Said Iqbal merupakan pimpinan Partai Buruh yang menjadi bagian dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 lalu. 

Partai Buruh mendorong Prabowo-Gibran untuk meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja, terutama ketentuan yang mengatur sektor ketenagakerjaan. Partai tersebut menilai sejumlah aturan dalam klaster ketenagakerjaan masih perlu diperbaiki guna memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Selain itu, Partai Buruh meminta pemerintah mewujudkan sistem pengupahan yang layak bagi pekerja. Organisasi tersebut juga mendorong penghapusan sistem kerja outsourcing yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam perjuangan buruh.

Di sektor agraria, Partai Buruh berharap pemerintah melanjutkan agenda reforma agraria untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Partai tersebut juga meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu