Buntut Dokter Meninggal, Kemenkes Setop PPDS Anestesi di RSUP Kandou Manado

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menghentikan sementara kegiatan pendidikan program spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. R. D. Kandou Manado, Sulawesi Utara sejak pekan ini, Selasa (7/8).

Langkah tersebut diambil setelah adanya dugaan perundungan dalam program tersebut yang menyebabkan wafatnya dr. Adrian Rantung. Adrian tercatat sebagai mahasiswa program spesialisasi anestesi di Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.

"Yang kami hentikan adalah kegiatan pendidikan di rumah sakit tersebut, bukan program studi anestesi secara keseluruhan," kata Juru Bicara Kemenkes Widyawati dalam video yang diterima Katadata.co.id, Rabu (8/7).

Widyawati menjelaskan RS Kandou masih menyediakan layanan anestesi, dan Universitas Sam Ratulangi masih menjalankan program studi spesialisasi anestesi. Adapun kegiatan pendidikan spesialisasi anestesi di RS Kandou dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.

Widyawati mengatakan kegiatan pendidikan spesialisasi anestesi di RS Kandou akan dilanjutkan setelah proses investigasi dugaan tersebut selesai. Investigasi dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Kemenkes, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Anestesi, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Program pendidikan dokter spesialis anestesi di RS Kandou Manado akan dibuka kembali setelah proses investigasi selesai dan tim gabungan menyampaikan hasil investigasi dan rekomendasi," katanya.

Berdasarkan laporan Antaranews, Kemenkes mendapatkan 2.920 laporan perundungan terkait kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS. Pemerintah mengonfirmasi ada 733 kasus perundungan hingga 15 Agustus 2025.

RS Kandou Manado menjadi rumah sakit dengan kasus perundungan tertinggi pada 2023-2025 sebanyak 84 kasus. Pada Agustus 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemukan banyak peserta PPDS yang mengalami tekanan berat hingga muncul keinginan bunuh diri.

Menurutnya, PPDS anestesi masuk dalam lima besar program dengan kasus perundungan tertinggi atau sebanyak 28 kasus pada 2023-2025. PPDS dengan kasus perundungan tertinggi dalam periode tersebut ada dalam PPDS Penyakit Dalam atau hingga 86 kasus.

"Masalah ini harus diperbaiki secara serius. Dibutuhkan program spesifik untuk melindungi kesehatan mental para peserta didik," ujarnya.