Reaksi PSI soal Polemik Ijazah Gibran, Singgung 'Politik Tak Beradab'

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menganggap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai persoalan yang remeh-temeh.

Ia menilai polemik tersebut tidak seharusnya menyita perhatian pemerintah saat ini yang sedang menjalankan berbagai agenda persoalan bangsa.

“Di saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla (kebakaran hutan dan lahan), Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya. Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes,” kata Toni, sapaan Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (24/9).

Pernyataan Toni tersebut menyusul langkah Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, khususnya terkait pemenuhan syarat pendidikan. Para pemohon mendalilkan terdapat cacat administratif dan dugaan manipulasi dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Selain Denny, pemohon lain dalam perkara tersebut terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi termohon dalam perkara tersebut.

Toni pun menilai perkara yang menyeret Gibran saat ini merupakan bagian dari manuver politik yang tidak beradab. “Saya kira, kita sekarang hidup di dunia modern yang serbatransparan, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi, saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab,” katanya.