Berita Ijazah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang ijazah Gibran menunjukkan batas kekuasaan hukum meski pertanyaan publik tentang syarat pencalonan belum terjawab tuntas.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pilpres karena keterlambatan, namun mengungkap fakta krusial bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka hanya berupa sertifikat kehadiran, bukan kelulusan.

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah luar negeri dan menegaskan fokus bekerja untuk masyarakat.

MK menolak gugatan terkait ijazah wakil presiden Gibran. Meski menolak permohonan, hakim mengabulkan eksepsi pemohon

Mahkamah Konstitusi gelar sidang lanjutan untuk memeriksa keabsahan Ijazah Gibran dengan memanggil kementerian terkait, menyusul gugatan syarat calon presiden 2024.

Kemendikdasmen dan KBRI Australia menyatakan tidak memiliki ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dalam sidang PHPU 2024, dan proses penyetaraannya hanya menggunakan transkrip nilai.

Bawaslu menyatakan aturan tentang keaslian ijazah dalam verifikasi bakal capres cawapres muncul tiba-tiba pada proses harmonisasi PKPU No. 19 Tahun 2023.

MK mempertanyakan aturan KPU yang tak mewajibkan bukti fisik ijazah bagi capres, yang ternyata merupakan usulan Kemendikbud untuk mengatasi kesulitan administratif.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini tengah diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Persidangan PHPU 2024 di MK mengungkap sejumlah persoalan dalam proses verifikasi dokumen syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Hubungan Jokowi dan Jusuf Kalla memanas setelah JK meminta Presiden menunjukkan ijazah asli untuk mengakhiri polemik publik yang berlangsung dua tahun.

Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik atas isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Jusuf Kalla akan melaporkan tuduhan mendanai isu keaslian ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri hari ini sebagai upaya hukum atas dugaan pencemaran nama baik.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melanjutkan gugatan perdata terhadap Wapres Gibran.