Pakar Nilai Mutasi Listyo dan Pratikno Petanda Kerenggangan Prabowo - Jokowi

Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan kerenggangannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Langkah Prabowo ini terlihat setelah reshuffle terakhir dengan menggeser sejumlah figur yang selama ini lekat dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026, Prabowo menggeser Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, berpendapat pergeseran dua tokoh itu menjadi salah satu tanda perubahan konfigurasi hubungan Prabowo - Jokowi.

Arifki menilai kedua figur tersebut memiliki posisi khusus dalam peta politik Jokowi. Listyo Sigit telah memimpin Polri selama hampir enam tahun, sedangkan Pratikno telah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan.

“Prabowo mengganti orang-orang Jokowi secara tidak langsung dengan menggeser ke posisi yang secara wewenang tidak terlalu kuat,” kata Arifki saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (5/10).

Menurut Arifki, pola tersebut dapat mencegah munculnya persepsi bahwa Prabowo dan Jokowi telah mengalami keretakan politik. Jika Prabowo mencopot figur-figur yang selama ini dekat dengan Jokowi tanpa memberikan posisi baru, publik dapat membaca langkah tersebut sebagai tanda berakhirnya hubungan politik kedua tokoh. “Pasti publik akan mengira seperti itu, baik dari kelompok relawan Jokowi maupun yang lainnya,” ujarnya.

Arifki melihat Listyo dan Pratikno sebagai dua figur yang paling merepresentasikan wajah politik Jokowi dibandingkan sejumlah pejabat lain yang juga memiliki kedekatan dengan mantan presiden tersebut, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Panglima TNI Agus Subiyanto.

Pergeseran posisi Listyo dan Pratikno juga dilihat membuka ruang bagi Prabowo untuk membangun hubungan politik dengan kelompok lain menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Langkah Prabowo dapat memperluas komunikasi politik dengan sejumlah kekuatan partai dan tokoh di luar lingkaran Jokowi.

“Prabowo menunjukkan ke partai koalisi atau ke poros-poros lainnya, bahwa dia membuka ruang daripada poros lain untuk masuk. Misalnya Cikeas, Teuku Umar, dan lainnya tentu berkepentingan jadi Cawapres Prabowo di 2029,” kata Arifki.

Menurut Arifki, situasi ini membuat hubungan Prabowo dan Jokowi berpotensi mendingin hingga Pilpes 2029. Kepentingan politik Prabowo dan Jokowi berpotensi semakin berbeda seiring dengan terbukanya konfigurasi politik untuk periode pemerintahan berikutnya.

“Saya rasa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentu akan dingin dalam konteks ini. Karena bagi Pak Jokowi, Listyo dan Pratikno adalah figure yang bukan hanya mewakili wajahnya sebagai mantan Presiden, melainkan juga wajah dari Mas Gibran,” ujarnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati. Ia berpendapat hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih berjalan baik.

Wasisto melihat pergeseran Listyo dan Pratikno sebagai rotasi jabatan dalam pemerintahan. Prabowo masih memberikan ruang kepada figur-figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

“Saya pikir hubungan kedua figur tersebut masih baik baik saja karena reshuffle kemarin hanya sekedar rotasi jabatan saja,” kata Wasisto, lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (5/10).

Wasisto menilai Prabowo tetap berupaya mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam pemerintahan. Strategi tersebut membuat Prabowo dapat menjaga stabilitas politik sekaligus mencegah munculnya narasi baru yang berpotensi mengganggu pemerintahannya.

“Tentunya di sini kita melihat bahwa Prabowo berusaha tetap mengakomodasi semua kalangan dalam satu perahu. Prabowo Subianto tak ingin ada narasi atau opini baru yang justru bisa mendisrupsi pemerintahannya,” ujarnya.