Titik Integrasi JakLingko Ditambah, Dorong Penggunaan Kendaraan Umum

Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perluasan titik integrasi antarmoda dengan tarif JakLingko menjadi 65 titik hingga 2029. Tujuannya, memudahkan akses sekaligus menarik lebih banyak pengguna kendaraan umum.

Titik integrasi antarmoda merupakan fasilitas yang memudahkan pengguna transportasi umum berpindah dari satu moda ke moda lain. Contohnya, Halte Integrasi CSW, Jakarta Selatan, yang menghubungkan TransJakarta dan MRT Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, dalam satu hingga dua tahun ke depan, pengembangan transportasi Jakarta akan difokuskan pada perluasan integrasi antarmoda, peningkatan konektivitas first–last mile, pengembangan simpul integrasi, serta digitalisasi layanan transportasi. Saat ini, terdapat 37 titik integrasi dengan tarif multimoda JakLingko yang telah diterapkan.

“Dalam roadmap 2025–2029, jumlah ini ditargetkan naik menjadi lebih dari 65 titik, disertai perluasan jaringan MRT dan LRT serta penguatan konektivitas dengan wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” ujar Budi kepada Katadata.

Pada tahap 2025–2027, integrasi diarahkan untuk menghubungkan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dengan fasilitas pejalan kaki, sepeda, serta Park & Ride. Tujuannya agar perjalanan masyarakat dari first mile hingga last mile menjadi lebih mudah, nyaman, dan inklusif.

Memperluas Integrasi hingga Jabodetabek

Pengembangan integrasi tidak berhenti di dalam wilayah administrasi Jakarta. Konektivitas dengan wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi bagian dari strategi transportasi DKI Jakarta, seiring pola perjalanan masyarakat yang semakin melintasi batas wilayah.

Sejumlah kawasan Transit Oriented Development (TOD) menjadi simpul penting dalam pengembangan tersebut, antara lain Dukuh Atas, Manggarai, Tanah Abang, Senen, Lebak Bulus, Kalideres, dan Blok M. Kawasan-kawasan tersebut diarahkan untuk semakin terhubung dengan Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Hingga September 2026, sebanyak 17 rute Transjabodetabek telah aktif. Integrasi ke depan juga mencakup tarif dan pembayaran, layanan, data, serta fasilitas Park & Ride.

Bagi PT Jakarta Lingko Indonesia (JLI) sebagai operator sistem integrasi JakLingko, perluasan tersebut menunjukkan bahwa integrasi transportasi semakin jauh dari sekadar persoalan tiket. Plt. Corporate Secretary JLI Naya Pandya mengatakan, perusahaan tengah bertransformasi dari transaction-oriented company menjadi technology and mobility company.

“Jakarta tidak lagi membutuhkan sekadar sistem tiket yang dapat digunakan di beberapa moda. Jakarta membutuhkan sebuah sistem yang membuat seluruh ekosistem mobilitas bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Naya.

Saat ini, JLI telah menjalankan integrasi pembayaran untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta, dan Commuter Line melalui ekosistem JakLingko. Integrasi tersebut terus diperluas ke TransJakarta Non-BRT, Transjabodebek, dan Mikrotrans.

Menurut Naya, peran JLI ke depan bukan hanya mempermudah proses transaksi, tetapi menjadi penghubung berbagai operator, sistem, data, dan proses bisnis. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat perjalanan antarmoda sebagai satu kesatuan.

Perjalanan Multimoda Mulai Meningkat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2025 menunjukkan 4,98 juta perjalanan dari total 21,09 juta perjalanan (23,63 persen) menggunakan transportasi publik. Sementara itu, 16,11 juta perjalanan (76,37 persen) lainnya menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan komposisi tersebut, penggunaan kendaraan pribadi masih sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan transportasi publik. Karena itu, integrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Perkembangan jumlah pengguna menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap layanan transportasi publik. Pada 2025, TransJakarta mencatat sekitar 1,1 juta penumpang per hari, MRT Jakarta 126 ribu penumpang per hari, dan LRT Jakarta sekitar 3,6 ribu penumpang per hari.

Sementara itu, data internal JLI menunjukkan transaksi atau pengguna multimoda terintegrasi meningkat signifikan, dari 32.613 pada November 2022 menjadi 733.418 pada Juli 2026. Pada bulan yang sama, kombinasi perjalanan MRT Jakarta–TransJakarta menjadi yang paling banyak digunakan dengan 545.876 perjalanan terintegrasi.

“Angka itu menunjukkan bahwa ketika hambatan antarmoda dikurangi, masyarakat semakin terbiasa melakukan perjalanan dengan kombinasi moda. Itulah nilai sebenarnya dari integrasi,” kata Naya.

Namun, Dishub menilai perubahan perilaku tidak cukup diukur dari jumlah penumpang. Kemudahan akses, integrasi tarif dan pembayaran digital, fasilitas pejalan kaki dan sepeda, TOD, hingga konektivitas first–last mile juga menjadi bagian penting untuk membuat transportasi publik semakin menarik.

Bukan Solusi Tunggal Kemacetan

Integrasi transportasi juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dishub menilai persoalan transportasi Jakarta berkaitan dengan pertumbuhan kendaraan, ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan rasio jalan, serta konektivitas antarmoda yang belum optimal.

Karena itu, integrasi transportasi berjalan bersama pengembangan TOD, Park & Ride, active mobility, dan kebijakan pengendalian kendaraan pribadi. Salah satunya melalui penerapan Kawasan Rendah Emisi di Kota Tua. Ke depan, kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) juga direncanakan terintegrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS).

Dari sisi lingkungan, sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penurunan emisi Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 pada Agustus lalu menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 52% emisi langsung Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 dan menuju Net Zero Emission pada 2050. Peningkatan penggunaan transportasi publik menjadi salah satu strategi yang berjalan bersamaan dengan elektrifikasi armada dan pengendalian kendaraan pribadi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh moda dan layanan transportasi terhubung, mulai dari konektivitas first–last mile, jadwal, tarif, pembayaran, hingga informasi perjalanan. Di Jabodetabek, upaya ini membutuhkan koordinasi lintas pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, operator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui integrasi yang semakin luas, perjalanan masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa terkendala perbedaan moda maupun operator. Dengan demikian, transportasi publik dapat menjadi pilihan yang semakin menarik untuk mendukung mobilitas warga Jakarta dan wilayah sekitarnya.