Berita Transportasi Umum Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Studi ini merupakan kelanjutan upaya ITDP mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan di seluruh Indonesia yang dimulai sejak 2023.

Perda Kota Pekanbaru menetapkan 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk peningkatan pelayanan transportasi umum.

KLH mendorong kebijakan penggunaan bahan bakar rendah sulfur untuk mengurangi pencemaran udara tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Blok M menjadi hub atau pusat perkotaan baru.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan pihaknya akan mulai membahas Undang-Undang khusus tentang Angkutan Daring, untuk mengakomodasi permasalahan ojol.

Bagaimana implementasi kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu? Ini merupakan langkah pemerintah mengurangi kemacetan di Jakarta.

Aparatur Sipil Negara atau ASN DKI Jakarta wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu yang berlaku mulai hari ini (30/4).

Transjakarta bisa menurunkan biaya operasional hingga 20% setelah menggunakan bus 300 bus listrik.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, penghapusan rute Transjakarta tertua itu akan tumpang tindih dengan MRT.

DPRD Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta dengan alasan beban ekonomi yang akan timbul untuk masyarakat, khususnya bagi pengguna transportasi publik.

Bank Indonesia merayakan lima tahun QRIS dengan meluncurkan QRIS Tap NFC, sebuah teknologi pembayaran nirkabel yang direncanakan beroperasi pada triwulan I 2025 untuk mempermudah transaksi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut kerugian akibat polusi udara di Jakarta mencapai Rp 52 triliun.

Jembatan penyeberangan orang atau JPO yang direvitalisasi Sinar Mas Land ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat ke Stasiun Tanjung Barat.

Pramono Anung berjanji akan menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 golongan pekerja di Jakarta, meluas ke LRT dan MRT jika berhasil memenangi Pemilihan Gubernur Jakarta.

Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).