Amnesty Beri Rapor Merah 2 Tahun Prabowo - Gibran Nilai Penegakan HAM Nol Besar

Amnesty International Indonesia memberikan penilaian rapor merah atas dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan kinerja pemerintah selama dua tahun memimpin Indonesia menunjukkan kemunduran serius dalam pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Dalam kesempatan ini juga kami mengambil satu kesimpulan yang mungkin tidak terlalu membawa harapan yaitu kesimpulan bahwa kinerja pemerintah khususnya pemerintahan Prabowo Gibran selama dua tahun memimpin Indonesia bisa dikatakan memiliki rapor yang merah. Bahkan di beberapa bidang terasa nol besar atau bahkan minus di dalam penegakan hak asasi manusia," kata Usman Hamid dalam konferensi pers bertajuk Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar di Jakarta pada Minggu, (19/10).

Usman menerangkan kesimpulan tersebut didasarkan pada dua indikator utama, yaitu indikator politik yang mencakup kebebasan sipil serta indikator ekonomi, sosial, dan budaya. Evaluasi itu diukur melalui lima parameter kausalitas pelanggaran HAM, mulai dari produk legislasi hingga pernyataan pejabat publik.

Terkait aspek hukum dan legislasi, Amnesty menyoroti kontroversi penetapan gelar pahlawan nasional serta revisi sejumlah undang-undang strategis yang dinilai melegalkan berbagai praktik penyimpangan.

"Dalam pandangan kami ini melegitimasi bahwa pemerintahan dan kepemimpinan yang pro-KKN, pembabatan hutan dan pelanggaran HAM adalah bagian dari jasa kepahlawanan di masa lalu. Begitu pula revisi-revisi sejumlah undang-undang. Undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang Kuhab, undang-undang hukum pidana, ITE sampai dengan Minerba," ujar Usman.

Dari sisi kebebasan berpendapat dan perlindungan warga, tercatat lebih dari 400 aktivis mengalami penyerangan serta ribuan orang ditangkap dalam aksi unjuk rasa setahun terakhir. Tak hanya itu, militerisasi sektor sipil dan ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti industri ekstraktif nikel, emas, hingga sawit di berbagai daerah memicu perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Di bidang sosial-ekonomi dan penanganan krisis, Amnesty menyoroti kelalaian tata kelola program pemerintah serta kasus korupsi dana bencana yang berdampak langsung pada penderitaan warga. Usman juga mengkritik respons aparat dan pejabat negara yang kerap menyangkal fakta di lapangan.

"Jadi yang merah bukan hanya awan, yang merah bukan hanya langit Indonesia, tapi juga kinerja pemerintah. Bahkan seperti tadi kami katakan, sebagian fakta memperlihatkan nol besar, tidak ada capaian. Bukan hanya nol besar, tapi juga minus," kata Usman.