Puan Buka Paripurna DPR Tanpa Interupsi di Tengah Isu Pemakzulan Gibran

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11). Rapat berlangsung singkat, rapi, dan tanpa interupsi di tengah mencuatnya isu politik nasional terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengumumkan masa persidangan ini berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Dalam pidatonya, Puan menyoroti isu penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung independensi aparat penegak hukum.

"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen," kata Puan.

DPR menetapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang akan dibahas bersama pemerintah, yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, serta RUU Perampasan Aset.

Selain pembahasan RUU, DPR juga menargetkan pengawasan terhadap 12 isu strategis nasional. Puan menyebut isu-isu tersebut meliputi penanganan penyadapan Presiden, evaluasi karhutla, ketahanan energi, hingga perbaikan tata kelola bantuan sosial dan APBN 2026.

Rapat paripurna ditutup secara kondusif tanpa gejolak maupun interupsi dari fraksi-fraksi di parlemen.