MPR Langsung Gelar Rapat Pimpinan Usai Terima Surat Pengunduran Diri Gibran

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyatakan akan menggelar rapat pimpinan majelis hari ini. Rapat itu akan membahas surat pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat itu merupakan permintaan Gibran saat menyerahkan surat pengunduran diri. "Beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata kata Muzani di Gedung MPR, Kamis (12/11).

Muzani menyampaikan pertemuan dengan Gibran berlangsung singkat atau sekitar 20 menit yang dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR. Dalam forum tersebut, menurutnya, Gibran mengaku telah melayangkan surat pengunduran diri yang sama ke Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah rapat pimpinan, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya," kata Muzani.

Muzani mencatat Gibran tidak membicarakan banyak hal dengan seluruh pimpinan MPR. Sebab, fokus diskusi tersebut terbatas pada penyampaian surat pengunduran dirinya.

DPR Batalkan Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membatalkan penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat terhadap legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat sidang paripurna mengenai HMP ini menjadi tak relevan setelah Gibran mundur dari jabatannya. 

Kepala Biro Persidangan I DPR Arini Wijayanti menuliskan pembatalan sidang paripurna tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat konsultasi. Menurutnya, rapat konsultasi tersebut menggantikan rapat badan musyawarah antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi.

"Berdasarkan rapat konsultasi tanggal 12 November 2026, pelaksanaan Rapat Paripurna yang semula pukul 14.00 WIB dibatalkan," tulis Arini dalam surat nomor B/15958/LG.01.01/11/2026, Kamis (12/11).

Surat tersebut dilayangkan sesaat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Gedung MPR hari ini menyampaikan surat pengunduran diri. 

Kemarin, pimpinan DPR secara resmi menerima delegasi anggota dewan yang menyerahkan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Rapat penyerahan usulan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Usulan HMP ini diajukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perbuatan tercela, serta penilaian bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.