64 Pekerja Krakatau Steel Dipekerjakan Kembali Usai Temui Pimpinan DPR
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan DPR berhasil memediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara serikat buruh dengan manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk beserta anak usahanya, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KPDP).
Melalui intervensi parlemen, sebanyak 64 pekerja yang sempat diberhentikan sepihak kini dipekerjakan kembali dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kepastian upah sesuai UMR, serta jaminan BPJS.
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, mediasi tersebut telah berjalan selama hampir satu bulan guna mengurai persoalan normatif para pekerja yang telah mengabdi hingga delapan tahun tanpa kejelasan status dan hak-hak dasar.
"64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR lalu kemudian BPJS juga udah ada, dengan status yang jelas juga," ujar Anggia usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Anggia mengatakan, hal ini juga arahan langsung dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Terkait status kerja kontrak (PKWT) tersebut, ia menjelaskan, akan terus mengawal agar ke depan para pekerja dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) seiring pembenahan internal perusahaan.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengapresiasi langkah cepat Komisi VI dan pimpinan DPR yang membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN tersebut. Menurutnya, jalur birokrasi biasa di tingkat daerah kerap menemui jalan buntu, sehingga mereka memilih keterlibatan parlemen.
Sunarno mengungkapkan, sebelumnya terdapat 64 buruh yang diberhentikan secara sepihak dan serikat pekerjanya sempat mengalami pemberangusan. Berkat mediasi yang turut dihadiri Direktur Utama Krakatau Steel, seluruh tuntutan normatif dipenuhi.
"Kawan-kawan yang diberhentikan ini akhirnya dipekerjakan kembali," kata Sunarno.