Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judol hingga Penipuan Online

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Editor: Agustiyanti
19/11/2026, 18.44 WIB

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ruang lingkup Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Aturan tersebut juga memungkinkan negara menyita harta kekayaan pelaku kejahatan ekonomi lain yang merugikan masyarakat luas, termasuk bandar judi daring (online) hingga pelaku penipuan aset kripto.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, perluasan cakupan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik. Menurut Dasco, penyitaan aset dalam undang-undang ini tetap dapat dieksekusi meskipun pelaku tindak pidana melarikan diri. Harta sitaan tersebut selanjutnya akan dikelola oleh badan pengelolaan hasil perampasan aset agar manfaatnya kembali kepada rakyat.

Dasco juga membenarkan bahwa harta milik para bandar masuk dalam objek perampasan aset negara. Langkah ini dinilai menjadi instrumen penting untuk memutus perputaran uang kejahatan yang kerap menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Iya, ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat kecil yang main judi online," kata Dasco.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Sukriwan Ramadhan