Kementan Klaim Data Produksi Daging Ayam Surplus

ANTARA FOTO/Rahmad
Tim gabungan Satgas Pangan memantau ayam potong yang dijual di Pasar Impres Lhokseumawe, Aceh, Rabu (21/6). Kegiatan itu guna mengetahui ketersediaan bahan pangan dan mengawasi harga komoditas jelang Idulfitri 1438 H.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
31/8/2018, 12.31 WIB

Kementerian Pertanian menyatakan produksi daging ayam ras broiler tahun ini surplus, mengacu pada data produksi daging ayam ras broiler pada 18 Mei sampai 20 Juli 2018.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menyatakan realisasi produksi DOC (Day Old Chicken) Final Stock (FS) Januari sampai Juni 2018 beserta potensi produksi Juli hingga Desember 2018 sebanyak 3,15 miliar ekor. Dengan begitu, potensi produksi karkas tahun 2018 berdasarkan realisasi produksi DOC sepanjang Januari-Juni 2018 dan potensi pada Juli-Desember 2018 sebanyak 3,38 juta ton.

Adapun kebutuhan daging ayam sepanjang tahun ini diperkirakan sebanyak 3,05 juta ton. Sehingga, ada potensi kelebihan produksi sebanyak 331.035 ton. “Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan tersebut, kondisi daging ayam nasional masih mengalami surplus,” kata I Ketut di Jakarta, Kamis (30/8).

(Baca : Pengusaha Sebut Produksi Ayam dan Telur Cukup Hingga 5 Tahun ke Depan)

Selain tingkat ketersediaan daging ayam yang surplus, produksi daging ayam dan produk ayam olahan dalam negeri pun saat ini telah diekspor ke beberapa negara antara lain ke Jepang, Myanmar, Papua New Guinea, dan Timor Leste.

Data produksi ayam tersebut diperkuat dengan hasil audit yang dilakukan Tim Audit Populasi Grand Parent Stock (GPS) Ayam Ras Broiler terhadap 14 perusahaan Pembibitan GPS ayam ras broiler 

Keempat belas perusahaan adalah PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT. Bibit Indonesia, Cheil Jedang-Patriot Intan Abadi (CJ-PIA), PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, PT. Taat Indah Bersinar, dan PT. Hybro Indonesia, PT. Expravet Nasuba, PT. Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT. Reza Perkasa, PT. Karya Indah Pertiwi, PT. Satwa Borneo Jaya dan PT. Berdikari (Persero).

Saat ini terdapat sekitar 37 unit peternakan GPS sebanyak 37 unit dengan tingkat keterisian  sebesar 82% atau 237 kandang dari total 289 unit kandang. Adapun sebaran GPS ayam ras broiler berada di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat serta strain GPS ayam ras broiler yang ada di Indonesia yaitu Cobb, Ross, Indian River dan Hubbard.

(Baca : Mentan Gelar Operasi Pasar untuk Tekan Harga Telur)

“Hasil audit ini dilaksanakan oleh tim independen yang beranggotakan dari akademisi dan praktisi,” ujar  Ketua Tim Audit Populasi GPS Ayam Ras Broiler Trioso Purnawarman di Jakarta.

Trioso menyebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan audit GPS ayam ras broiler dibagi dalam Desk Review dengan mengisi form/borang self assessment report (SAR) serta Outside Review melalui verifikasi dan observasi dilapangan terhadap populasi GPS ayam ras broiler, manajemen pemeliharaan, penetasan dan kesehatan, serta biosekuriti. Adapun tim audit kemudian akan melakukan evaluasi, valuasi, dan rekomendasi hasil audit secara kompehensif.

(Baca : Mendag Ultimatum Pengusaha Telur Turunkan Harga dalam Sepekan)

Meski cukup lengkap dan meyakinkan, namun Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono masih mempertanyakan keabsahan data hasil audit Kementerian Pertanian. Menurutnya, data audit seharusnya juga diperjelas dengan  jadwal pendistribusian GPS impor serta hasil produksi di lapangan.

“Ada faktor lain yang perlu diperhitungkan tapi tak terungkap dalam data,” kata Krissantono.

Dengan  pemaparan data yang lengkap, maka menurutnya bisa memudahkan  pelaku usaha dalam menghitung dan merencanakan produksinya nanti.

Sebab, dengan kondisi harga daging ayam melonjak, hal itu kontradiktif jika dibandingkan dengan pemaparan hasil audit yang disebut surplus. Karena jika surplus, maka harga daging ayam seharusnya tak mengalami lonjakan sebagaimana tercermin pada hukum permintaan dan penawaran.

Dia menekankan, data audit yang menyatakan angka produksi secara total bisa memberikan gambaran secara umum kepada publik. Namun, data itu belum bisa menjadi rujukan terhadap kondisi riil di lapangan.

Reporter: Michael Reily