Cek Data: Mengurai Data Swasembada Beras di Balik Kontroversi Feri Amsari

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dilaporkan ke polisi karena komentarnya terkait swasembada dan produksi beras. Bagaimana kebenaran data yang disinggung Feri?

Kontroversi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari pada Jumat, 17 April 2026. Laporan tersebut berdasarkan pernyataan Feri terkait swasembada beras.

Tim Advokasi LBH Tani Nusantara, Itho Simamora, menilai pernyataan Feri Amsari sebagai hasutan yang dapat memicu perpecahan di antara para petani dan pedagang di seluruh Indonesia.

“Karena pernyataan swasembada pangan itu, pernyataan bahwa pemerintah menyatakan bohong dan itu memicu keresahan masyarakat,” ucapnya dikutip dari Antara.

Feri Amsari memang sempat menyinggung swasembada dalam sebuah diskusi bertajuk “Halal Bihalal Pengamat: Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Di situ, dia mempertanyakan apakah Indonesia sudah benar-benar swasembada beras.

“Soal swasembada pangan itu data palsu. Tidak mungkin Indonesia itu swasembada pangan,” kata Feri dalam diskusi tersebut, Selasa, 31 Maret 2026, seperti dikutip dari Youtube.

Menurutnya, untuk bisa mengklaim swasembada, pemerintah perlu menjelaskan perubahan data impor beras. Dia bertanya, bagaimana bisa, impor yang mencapai 5,4 juta ton pada 2024-2025 akan berubah menjadi 0 pada 2026.

Menurutnya, data akan masuk akal kalau jumlah sawahnya bertambah. Namun, dia menerima laporan jumlah sawah justru berkurang.

“Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan,” katanya.

Faktanya

Kami memeriksa dua sumber data padi dan beras untuk mengecek pernyataan Feri Amsari, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Kedua sumber data ini rutin melakukan publikasi data tahunan. BPS bahkan melakukannya setiap bulan.

Data yang disampaikan Feri sebenarnya sesuai dengan publikasi USDA. USDA memperoleh data ini melalui timnya di Indonesia, serta estimasi dari pencitraan satelit.

USDA mencatat, ada impor total 5,4 juta ton pada 2024-2025. Ini terdiri dari 4,65 juta ton pada 2024 dan 810.000 ton pada 2025. Meski tidak disinggung Feri, jumlah impor yang signifikan juga terjadi pada 2023, yakni sebesar 3,5 juta ton. Alhasil, jumlah impor pada 2023 dan 2024 mencolok karena menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.

Data BPS juga mencatat tren yang sama, meskipun jumlahnya sedikit berbeda yakni 3,06 juta ton pada 2023 dan 4,52 juta ton pada 2024. Sama seperti data USDA, jumlah impor ini menjadi yang terbesar satu dekade terakhir.

Saat itu, pemerintah melakukan impor beras besar-besaran untuk mengantisipasi dampak El Nino. Beberapa pihak juga menyebut adanya pemilihan umum berpengaruh dalam menaikkan permintaan beras.

Secara umum, baik USDA maupun BPS, selalu mencatat jumlah impor beras setiap tahun sejak 2016. Pada 2025, pemerintah menjelaskan, impor tetap dilakukan karena masih ada beras khusus, seperti basmati untuk kebutuhan restoran.

Kendati ada perbedaan angka, data impor BPS dan USDA masih selaras yang mencatat lonjakan impor pada 2023-2024.

Anomali Perbedaan Data pada 2025

Feri mempertanyakan, apakah luas sawah benar-benar bertambah? Terkait hal ini, data BPS dan USDA menggambarkan cerita yang berbeda.

Secara umum, data luas panen yang dicatat USDA selalu lebih tinggi dibandingkan dengan BPS. Sejak 2018, luas panen padi selalu berkisar di angka 11 juta ha.

Sedangkan, data luas panen BPS berkisar di angka 10 juta ha sejak 2019. Perbedaannya adalah data BPS menunjukkan kenaikan lahan panen signifikan pada 2025 atau tahun penuh pertama Presiden Prabowo menjabat.

Data BPS mencatat ada penambahan lahan panen sebesar 1,3 juta ha dari 10,05 juta ha pada 2024 menjadi 11,32 juta ha pada 2025. USDA juga mencatat ada pertumbuhan pada periode yang sama, tetapi pertumbuhannya lebih landai yaitu 400.000 ha.

Kenaikan signifikan luas lahan panen turut melonjakkan produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG), menurut data BPS. Pada 2024, produksi padi sebesar 53,14 juta ton, lalu melonjak 7,07 juta ton menjadi 60,21 juta ton pada 2025.

Produksi 2025 sekaligus menjadi yang terbesar sejak 2018. Jumlah tersebut juga membalikkan tren penurunan produksi yang terjadi dari 2018 hingga 2024.

Produksi padi turut mengalami kenaikan dalam data USDA pada periode yang sama, tapi dengan jumlah lebih konservatif. Produksi hanya meningkat 1,7 juta ton dari 52 juta ton pada 2024 menjadi 53,7 juta ton pada 2025.

Data produksi padi memang selalu berbeda antara data BPS dan USDA setiap tahunnya, dengan angka BPS lebih tinggi dari USDA. Namun, perbedaan ini cenderung tipis di kisaran ratusan ribu ton hingga 1 juta ton. Perbedaan data baru terlihat mencolok pada 2025, ketika selisihnya mencapai 6,5 juta ton.

Produksi beras turut menunjukkan perbedaan data dengan anomali pada 2025. Secara umum, data produksi beras tahunan USDA justru lebih tinggi dibandingkan dengan data BPS, selisihnya berkisar 3-4 juta ton. Namun, adanya kenaikan luas lahan panen dan produksi padi membalikkan tren ini pada 2025.

Pada 2025, untuk pertama kalinya data produksi beras BPS melebihi data produksi beras USDA. Data USDA mencatat produksi beras sebesar 34,1 juta ton sementara data BPS sebesar 34,69 juta.

Wajarkah Perbedaan Data BPS dan USDA?

Guru Besar Pertanian IPB University, Dwi Andreas Sentosa, menilai wajar perbedaan data antara BPS dan USDA. Menurutnya, akurasi data BPS sudah lebih baik dan mendekati data internasional sejak mengubah metode perhitungannya pada 2018.

“Hingga 2016, perhitungan data dilakukan BPS dan Kementerian Pertanian, dengan kementerian porsinya lebih banyak. Itu perbedaannya sangat jauh dengan USDA,” kata Dwi Andreas pada Katadata, Selasa, 5 Mei 2026.

Benar saja, Kementerian Pertanian saat itu menyebut produksi GKG mencapai 79,14 juta ton dan diklaim sebagai produksi tertinggi sepanjang sejarah. Di sisi lain, data USDA mencatat produksi GKG hanya 57 juta ton. Ini berarti ada perbedaan data sekitar 28%. BPS juga menyoroti persoalan ini dalam publikasi produksi beras pada 2018.

Ketidakakuratan data produksi padi sebenarnya sudah terdeteksi sejak 1997, dalam studi BPS bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ketidakakuratan juga terjadi dalam perhitungan luas lahan baku sawah yang cenderung meningkat. Meskipun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Lahan beralih dari pertanian menjadi industri, perumahan, atau infrastruktur.

BPS pun memperbaiki metode perhitungan dengan Kerangka Sampel Area. Sejumlah lembaga pemerintah lain ikut dilibatkan dalam pemetaan tanah dan lahan, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi dan Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Meski begitu, Dwi Andreas mengatakan BPS perlu tetap menjaga integritas datanya. Dia menjelaskan, prediksi BPS soal kenaikan produksi padi dan beras tahun ini dapat meleset. Pasalnya, Indonesia memasuki masa El Nino yang membatasi produksi pangan.

Pernyataan tersebut selaras dengan proyeksi USDA untuk tahun penuh 2026. Luas panen diprediksi turun 1,7% dari 11,3 juta ha menjadi 11,3 juta ha sepanjang 2026.

Di sisi lain, BPS baru mempublikasikan proyeksi hingga semester I-2026. Dalam proyeksi ini, lahan panen justru meningkat 0,22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbedaan proyeksi luas panen membuat arah proyeksi beras juga berbeda. USDA memproyeksi produksi beras turun 1,47% (yoy) untuk tahun penuh 2026. Sementara, BPS memprediksi produksi beras naik tipis 0,26% (yoy) selama semester I-2026.

“Tidak mungkin produksi naik, apalagi tahun sebelumnya (2025) data BPS juga mencatat kenaikan produksi luar biasa tinggi. Kondisi lapangan pun tidak mendukung proyeksi tersebut,” kata Dwi yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).

Referensi

Badan Pusat Statistik. (t.t.). Produksi padi menurut provinsi (bulanan). Diakses 6 Mei 2026

Badan Pusat Statistik. (t.t.). Produksi tanaman. Diakses 6 Mei 2026

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Februari). “Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG)“. Diakses 6 Mei 2026

Badan Pusat Statistik. (2021). Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut provinsi, 2019. Diakses 6 Mei 2026.

Badan Pusat Statistik. (t.t.). Ekspor impor. Diakses 6 Mei 2026.

Badan Pusat Statistik. (2022). Produksi padi dan beras menurut provinsi, 2019. Diakses 6 Mei 2026.

Badan Pusat Statistik. (2018, 21 Desember). Ringkasan eksekutif luas panen dan produksi beras di Indonesia 2018. Diakses 7 Mei 2026.

United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. (t.t.). PSD Online: Production, supply, and distribution. Diakses 6 Mei 2026.

Sociocorner. (2026, 2 April). [FULL] Sebelum pengamat ditertibkan || Halal bihalal pengamat [Video]. YouTube. Diakses 5 Mei 2026.