Badan Regulasi Pasar Tiongkok (SAMR) mendenda beberapa perusahaan teknologi karena melanggar aturan harga pasar. Perusahaan yang dikenakan denda di antaranya anak usaha Alibaba di bidang kebutuhan pokok atau groseri Nice Tuan dan anak usaha Tencent Shixianghui.
Perusahaan teknologi yang rata-rata memberikan layanan kebutuhan pokok itu menerapkan skema pembelian berbasis komunitas. Namun, regulator menilai skema itu diterapkan dengan metode harga yang salah atau menyesatkan. Sebab, skema itu bisa mengelabui konsumen agar membeli barang dari mereka.
"Mereka (anak usaha Alibaba dan Tencent) menggunakan keuntungan modalnya untuk meluncurkan subsidi harga yang mengganggu pesanan harga pasar dan menimbulkan kekhawatiran luas dari masyarakat," kata pihak berwenang dikutip dari South China Morning Post pada Rabu (3/3).
Alhasil, per Rabu (3/3) regulator mendenda Nice Tuan sebesar 1,5 juta yuan atau US$ 232 ribu (Rp 3,3 miliar). E-commerce pesaing Alibaba Pinduoduo, perusahaan berbagi tumpangan (ride-hailing) Didi Chuxing, dan perusahaan pesan-antar makanan
Meituan juga mendapatkan denda 1,5 juta yuan. Adapun Shixianghui mendapatkan denda yang lebih rendah yakni 500 ribu yuan atau US$ 72 ribu (Rp 1 miliar).
Merespons denda tersebut, perusahaan teknologi itu menyatakan akan mengevaluasi skema belanja berbasis komunitas-nya. "Kami segera membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan sendiri dan pembenahan menyeluruh atas masalah yang ada," kata perwakilan dari Nice Tuan.
Perwakilan Nice Tuan itu menyatakan perusahaan telah menerapkan undang-undang dan peraturan lain yang relevan dengan bisnis mereka secara ketat seiring dengan upaya memberi layanan berkualitas tinggi kepada pengguna.
Perwakilan Pinduoduo dan Meituan juga mengonfirmasi bahwa mereka telah diberi tahu regulator tentang denda tersebut. "Perusahaan sangat mementingkan masalah ini dan akan memperbaikinya sesuai dengan persyaratan dari regulator," kata juru bicara Pinduoduo.
Sedangkan juru bicara Meituan menyebut perusahaan akan melakukan upaya perbaikan. "Kami sangat mementingkan dan dengan tulus menerima hukuman," katanya.
Didi Chuxing juga mengatakan bahwa perusahaan akan secara ketat mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. "Kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," katanya.
Sedangkan anak usaha Tencent Shixianghui tidak memberikan komentar atas denda yang dikenakan kepada perusahaan.
Perusahaan e-commerce ini bisa menjual barang dengan lebih murah karena membeli barang dari sebuah komunitas. Pembelian dalam skala besar tersebut yang memungkinkan pedagang menawarkan diskon besar yang bisa menarik konsumen.
Belakangan ini pemerintah Tiongkok menerapkan aturan ketat pada praktik pengaturan pasar, terutama pada perusahaan teknologi. Sejak November 2020 Beijing telah merilis aturan baru terkait antimonopoli. Kemudian, Februari lalu regulasi ini diterapkan. Pemerintah pun sedang menyelidiki Alibaba dan Tencent terkait dugaan monopoli sejak akhir tahun lalu.
Sebelum mendenda anak usaha Alibaba dan Tencent di bidang layanan kebutuhan pokok, akhir tahun lalu SAMR juga mendenda Alibaba, anak usaha Tencent, China Literature, dan Shenzhen Hive Box Technology.
Alibaba didenda 500 ribu yuan atau Rp 1 miliar, karena meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan retail modern Intime Retail Group Co pada 2017. "Perusahaan tidak meminta persetujuan kepada otoritas," demikian dikutip dari Bloomberg, tahun lalu (14/12/2020).
Perusahaan milik Jack Ma itu ingin mendapatkan porsi kepemilikan 73,79% di Intime Retail Group Co. Alibaba memang gencar ekspansi ke retail offline dengan cara akuisisi dalam beberapa tahun terakhir.
Sedangkan unit bisnis e-book Tencent, China Literature juga didenda Rp 1 miliar, karena tidak melaporkan akuisisi studio film New Classics Media pada 2018. Tencent membangun kerajaan layanan hiburan digital di Tiongkok, dengan gencar berinvestasi untuk memperluas pasar.
Kemudian, perusahaan teknologi logistik di bawah naungan SF Holdings, Shenzhen Hive Box Technology didenda oleh otoritas karena konsolidasi tanpa melibatkan otoritas.