Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjanjikan subsidi kepada perusahaan financial technology (fintech), khususnya simpan pinjam secara online atau peer to peer lending yang menjangkau masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Ia menginginkan adanya kemudahan transaksi di wilayah 3T dengan kehadiran fintech. "Itu saya subsidi," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1).
Rudi mengatakan, subsidi yang ditanggung juga mencakup biaya pulsa. Dengan demikian, risiko transaksi melalui fintech dapat menurun lantaran biaya yang digunakan semakin efisien.
(Baca: Tahun Politik, Investor Digital Asing Diprediksi Bakal Wait and See)
Menurutnya, penduduk di wilayah 3T masih banyak yang belum terakses oleh layanan perbankan (unbanked). Namun, peer to peer lending saat ini masih menyasar ke masyarakat yang memiliki akses layanan perbankan atau keuangan. Adapun, wilayah 3T saat ini mencapai 122 kabupaten.
Padahal, bila peer to peer lending menyasar kelompok unbanked, inklusi keuangan di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat. Hal ini seusai dengan keinginan pemerintah yang menargetkan inklusi keuangan mencapai 75% pada 2019.
Ia pun meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi yang mengatur sistem kredit fintech agar risiko transaksinya dapat berkurang. Dengan demikian, perusahaan tekfin diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk menjangkau masyarakat unbaked. Namun, perusahaan tekfin juga diminta tetap mitigasi kemungkinan kredit bermasalah.