Anggota partai Republik Amerika Serikat (AS) Tom Cotton dan Mike Gallagher mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi penggunaan layanan komputasi awan (cloud) Huawei. Sebelumnya, pemerintah Negeri Paman Sam menjegal bisnis ponsel pintar (smartphone) dan jaringan internet generasi kelima (5G) perusahaan Cina ini.
Cotton dan Gallagher mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Rabu (22/9), yang memerinci kekhawatiran mereka seputar penggunaan layanan cloud Huawei di lebih dari 40 negara.
Huawei dianggap memberikan akses kepada Partai Komunis Tiongkok ke sistem layanan cloud. Blinken diminta untuk memastikan bahwa penggunaan solusi ini tidak berkembang lebih jauh.
“Layanan e-Government Huawei Cloud berjanji untuk membantu negara merampingkan digitalisasi dokumen, layanan pajak, sistem identitas nasional, pemilihan, dan banyak lagi,” tulis anggota parlemen dikutip dari The Hill, Kamis (23/9).
“Namun, mereka juga mengekspos klien Huawei ke mata-mata Partai Komunis Tiongkok. Ketika klien Huawei adalah perusahaan swasta, setiap pelanggannya berisiko,” demikian isi surat. “Ketika klien Huawei adalah negara, seluruh populasi dan struktur politiknya berada di garis bidik.”
Cotton dan Gallagher menuduh bahwa penggunaan produk Huawei oleh pemerintah asing dapat membuat data pribadi personel AS yang bekerja dengan pemerintah ini terbuka untuk Cina. “Hasil seperti itu dapat sangat merugikan upaya diplomatik, intelijen, dan ekonomi AS. Maka harus dilawan,” demikian isi surat.
Anggota parlemen mendorong Blinken untuk mendapatkan jawaban tentang apakah pemerintahan Biden berencana melanjutkan ‘tendangan’ program ‘jaringan bersih’. Program ini pertama kali dimulai oleh mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang bertujuan melindungi data dari musuh asing, seperti Cina.
Mereka juga menekan Blinken untuk mencegah penggunaan produk cloud Huawei oleh negara lain. Anggota parlemen juga bertanya soal apakah pemerintah menawarkan alternatif.
“Kita harus memerangi Huawei secara keseluruhan dan menargetkan setiap unit komersial perusahaan, termasuk 5G, layanan cloud, telepon seluler, dan bisnis kabel bawah air,” tulis Cotton dan Gallagher.
Sedangkan Huawei sudah masuk daftar (blacklist) terkait perdagangan di AS sejak awal 2019. Produsen asal Cina ini pun tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan Negeri Paman Sam, termasuk Google.
Kondisi itu membuat Huawei tak bisa menggunakan Android dan Google Mobile Services (GMS) seperti Gmail dan YouTube.
Mantan Presiden AS Donald Trump juga sempat menyampaikan, dia membujuk banyak negara di Eropa untuk tidak menggunakan solusi 5G Huawei. Inggris hingga Italia pun memutuskan untuk tak bermitra dengan perusahaan Cina ini.
Namun pemerintahan Inggris menyampaikan, keputusan itu bukan karena desakan dari AS.