Pusat Data Nasional Sementara mengalami gangguan akibat Brain Cipher Ransomware. Sebanyak 210 instansi terhubung dengan infrastruktur ini.
“Dari data yang terkena dampak, ada 210 instansi, baik itu pusat maupun daerah,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dalam Konferensi Pers terkait Update Pusat Data Nasional Sementara, di Press Room Kominfo di Jakarta, Senin (24/6).
Ia menyampaikan, instansi yang terkena dampak seperti kantor imigrasi telah berhasil melakukan relokasi data dan menjalankan layanan. Begitu juga dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIKaP LKPP), perizinan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta operasional Kota Kediri.
“Jadi kami melakukan migrasi data,” ujar Semuel. “Kecepatan pemulihan data semestinya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara instansi dengan penyedia layanan cloud.”
Layanan Pusat Data Nasional yang digunakan oleh pemerintah saat ini bersifat sementara, yang diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.
Layanan PDN sementara meliputi:
- Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
- Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
- Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
- Penyediaan teknologi yang mendukung big data dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) bagi IPPD
Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.
Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021 di antaranya:
- ANRI
- BKN
- BNPB
- BSSN
- Dewan Kerajinan Nasional
- DKPP
- Kementerian Agama
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pendidikan dan Budaya
- BSN
- Kantor Staf Presiden
- Badan Pengawas Pemilu
- BAPPENAS
- Badan Informasi Geospasial
- Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
- Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- BMKG
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
- BPJS
- BPOM
- Badan Pusat Statistik atau BPS
- BRIN
- Kemenko PMK
- Kementerian ESDM
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Komunikasi dan UKM
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian PUPR
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Komisi Yudisial
- Komnas HAM
- LAPAN
- Lembaga Administrasi Negara
- Mahkamah Konstitusi
- Ombudsman
- Perpustakaan Nasional
- PPATK
- Setjen DPR
- Setjen MPR
- BAPETEN
- Kementerian Perhubungan
- LKPP