Menteri Komdigi Ubah Struktur Organisasi, Antisipasi Korupsi Pasca-Kasus Judol
Menteri Komdigi atau Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan akan mengubah struktur organisasi. Ini dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, terutama setelah kasus judi online atau judol yang melibatkan pegawai.
“Ini momen yang amat penting karena kami tidak hanya memperingati hari antikorupsi, namun juga merefleksikan komitmen dalam memerangi korupsi sebagai abdi negara,” kata Meutya Hafid dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12).
Dalam sambutannya, Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui berbagai pembenahan internal. Langkah ini mencakup perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan peningkatan integritas Sumber Daya Manusia atau SDM.
“Sebaik apapun perkembangan teknologi, integritas manusianya jauh lebih penting,” ujar dia.
Meutya Hafid menyerukan seluruh jajaran di Kementerian Komdigi untuk bersama-sama melakukan perbaikan instansi. Ia menyebut usai melewati berbagai ‘badai’ dan tantangan tahun ini, maka 2025 akan menjadi momentum bagi kementerian untuk berbenah dalam hal kinerja dan sistem organisasi.
Komdigi sempat diterpa kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai. Pekerja kementerian melindungi 1.000 situs web judol supaya tidak diblokir.
Setelah kasus itu terungkap, Komdigi mengaudit SDM di Komdigi. Ia berjanji akan berhati-hati dalam mengaudit sistem mengingat kepolisian tengah menginvestigasi.
Kepolisian sudah menggeledah kantor Kementerian Komdigi lantai dua, tiga, dan delapan terkait kasus judi online pada bulan lalu.
Komdigi juga memperketat proses rekrutmen buntut lulusan SMK yang menjadi staf ahli di kementerian berinisial AK, ternyata pelaku kasus pelindungan situs web judi online.
Hasil penyelidikan kepolisian menunjukkan ada perubahan Standar Operasional Prosedur atau SOP yang memungkinkan Kominfo, nama Komdigi sebelumnya, untuk memberikan kuasa kepada AK dan tim untuk memblokir situs web judi online.
“Kami akan menyisir proses rekrutmen. Kami memetik banyak pelajaran dari kasus ini, termasuk mengaudit sistem internal Komdigi,” kata Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria ditemui di The Tribrata, Jakarta, bulan lalu (11/11).
Komdigi merombak struktur kerja di Komdigi. Tujuannya, menghilangkan aspek penyalahgunaan kekuasaan.
Perombakan struktur kerja itu juga berbarengan dengan penerapan nomenklatur terkait perubahan nama kementerian dari Kominfo menjadi Komdigi.
Struktur direktorat jenderal atau ditjen sebelum berubah nama dan pejabatnya sebagai berikut:
- Dirjen Aplikasi dan Informatika alias Aptika: Hokky Situngkir
- Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI: Ismail
- Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika: Wayan Toni Supriyanto
- Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik: Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi
- Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Hary Budiarto
Daftar ditjen dan nama pejabat baru setelah berubah nama menjadi Komdigi sebagai berikut:
- Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital: Ismail
- Plt Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital: Mira Tayyiba
- Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital: Wayan Toni Supriyanto
- Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital: Alexander Sabar
- Plt Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media: Molly Prabawaty
- Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Hary Budiarto