Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menjelaskan, pembatasan terbatas terhadap fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org disebabkan oleh Wikimedia Foundation belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Wikimedia Foundation adalah organisasi nirlaba internasional yang berpusat di Amerika Serikat, yang mengelola dan mendukung Wikipedia dan berbagai proyek pengetahuan bebas lainnya seperti Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikidata.
Fitur login Wikimedia adalah sistem autentikasi akun pengguna di platform Wikimedia. Ini menjadi tempat masuk ke akun Wikipedia maupun proyek Wikimedia lainnya, yang digunakan oleh editor ataupun kontributor untuk login.
Kementerian Komdigi memblokir sementara fitur login Wikimedia Wikipedia ini sejak 25 Februari. Meski begitu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan langkah ini tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia.
“Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru,” ujar dia dalam keterangan pers, Jumat (27/2).
Dengan kebijakan ini, masyarakat tetap dapat membaca dan memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia di Wikimedia. Selama masa pembatasan, aktivitas yang memerlukan akun pengguna seperti penyuntingan atau pembuatan artikel baru untuk sementara tidak dapat dilakukan.
Alex juga menjelaskan, kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
Aturan itu mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah hukum Indonesia, untuk melakukan pendaftaran.
Alexander menyampaikan, notifikasi resmi telah disampaikan kepada Wikimedia sejak November 2025 dan disertai dua kali perpanjangan waktu hingga 20 Januari 2026. Hingga pembatasan dilakukan pada 25 Februari 2026, kewajiban pendaftaran belum dipenuhi.
“Pendaftaran PSE merupakan instrumen tata kelola untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia,” kata Alexander.
Alexander menyatakan normalisasi akses dapat dilakukan setelah Wikimedia menyampaikan komitmen dan menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi tata cara pendaftaran tersedia melalui laman resmi https://pse.komdigi.go.id.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan penegakan kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa membedakan bentuk badan hukum, model bisnis, maupun status nirlaba.
Kementerian Komdigi akan terus melakukan pengawasan secara profesional dan proporsional guna menjaga kepastian hukum serta pelindungan masyarakat dalam ekosistem digital nasional.
Sebelumnya Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia atau Koalisi Damai meminta Kementerian Komdigi egera membuka blokir fitur login Wikipedia. Koalisi Damai beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil dan dibentuk untuk melawan ujaran kebencian dan disinformasi sambil memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia.
Mereka menyebutkan bahwa halaman utama Wikipedia bisa diakses, namun fitur masuk atau login bagi editor tidak dapat digunakan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa domain auth.wikimedia.org diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komdigi, sebagaimana tercantum dalam sistem Trust Positif.
“Tindakan itu secara langsung menghambat proses produksi pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat,” demikian isi pernyataan Koalisi Damai, dikutip Jumat (27/2).
Tanpa akses login, para penyunting tidak dapat menggunakan akun mereka, sehingga aktivitas penyuntingan hanya bisa dilakukan secara anonim. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas menjadi tidak berjalan optimal.
Akun dengan hak akses tertentu, termasuk administrator, tidak dapat menjalankan fungsinya. Koalisi Damai mengatakan, administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak (vandalized), menangani artikel sensitif, serta menegakkan standar kebijakan editorial. Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam.
Dampaknya juga meluas ke proyek-proyek Wikipedia lainnya, seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global. “Pemblokiran ini berpotensi menghambat kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional,” demikian dikutip.
Wikipedia selama ini menjadi salah satu situs untuk mencari informasi yang merupakan kolaborasi banyak pihak dengan sukarela untuk menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik.
Menurut Koalisi Damai, Kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Pasal 19 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan itu sebagai kewajiban hukum negara. Oleh karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah.
United Nations Global Principles for Information Integrity menegaskan bahwa negara harus memastikan lingkungan informasi yang bebas, terbuka, aman, dan inklusif, serta tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang terhadap akses publik atas informasi.
Prinsip itu juga menekankan bahwa langkah-langkah penanganan konten harus berbasis hukum, transparan, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. “Dengan demikian, pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbuka bertentangan dengan komitmen global untuk menjaga integritas informasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi,” demikian dikutip.
Masalah pemblokiran fitur Wikipedia juga dinilai bersifat struktural, karena adanya penyensoran yang semakin serampangan karena didukung oleh kebijakan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) dan perubahannya, Permenkominfo No.10/2021.
Oleh karena itu, Koalisi Damai memandang pemblokiran halaman login Wikipedia.org oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Pemblokiran ini menghambat para editor dalam melakukan kurasi dan pengawasan terhadap akurasi informasi di Wikipedia.org.
Koalisi Damai mendesak Komdigi untuk segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Selain itu, mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan HAM dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital, alih-alih menempuh langkah pemblokiran yang merugikan masyarakat luas.
Mereka juga meminta Komdigi menghentikan praktik pemblokiran dan meninjau kembali seluruh sistem pemantauan konten digital yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Proses pemblokiran harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, pakar independen, dan mekanisme banding yang adil.
Selain itu, Komdigi diharapkan menjamin hak atas pemulihan (remedy) bagi masyarakat dan entitas yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang, termasuk kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi, serta permintaan maaf resmi dari pemerintah.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
