East Ventures: Kesenjangan Digital Indonesia Makin Lebar Meski Kompetensi Naik

East Ventures menilai transformasi digital di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata di seluruh daerah. Di tengah meningkatnya kompetensi digital nasional dari tahun ke tahun, kesenjangan antardaerah justru semakin melebar.

Partner East Ventures, Melisa Irene, mengatakan temuan itu terlihat dari East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) yang disusun setiap tahun sejak 2020. Menurutnya, kemampuan digital Indonesia terus meningkat, tetapi pemerataan perkembangan digital masih menjadi tantangan besar.

"Kalau di Indonesia kemacetannya ujung-ujungnya yakni gap. Gap antara yang lebih maju dan yang lebih tidak maju," kata Melisa dalam acara Indonesia Digital Bank Summit 2026 di Jakarta, Selasa (7/7).

Ia menjelaskan nilai kompetensi digital Indonesia berdasarkan data East Ventures terus meningkat sejak 2020. Namun, di sisi lain, kesenjangan antara provinsi dengan tingkat digitalisasi tinggi dan daerah yang masih tertinggal juga semakin besar.

"Kesenjangan antara provinsi-provinsi dengan nilai digitalisasi yang secara historis sudah tinggi, kita bicara tentang DKI Jakarta dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa versus dengan provinsi-provinsi yang di Papua dan sekitarnya, setiap tahun gap-nya juga semakin bertambah," ujarnya.

Menurut Melisa, kondisi itu menunjukkan perkembangan teknologi dan berbagai inovasi digital belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara setara.

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan jumlah pengguna layanan digital, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

Selain kesenjangan digital, East Ventures menyoroti tantangan di sektor keuangan. Melisa mengatakan Indonesia telah mencatat tingkat inklusi keuangan lebih dari 80%, tetapi literasi keuangan masyarakat masih berada di kisaran 60%.

"Inklusi keuangan kita sudah lebih dari 80%. Tapi gap-nya sekarang ada di literasi keuangan kita masih sekitar 60%. Dan sayangnya kalau dilihat dari datanya lagi, semakin ke daerah, terutama pedesaan, tingkat literasi keuangannya justru semakin rendah," katanya.

Menurut dia, kondisi itu berpotensi membuat masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan digital tanpa memahami cara memanfaatkannya secara optimal maupun risiko yang menyertainya.

Melisa mengingatkan keberhasilan transformasi digital tidak seharusnya hanya diukur dari bertambahnya jumlah rekening, pengguna aplikasi, atau akses terhadap layanan keuangan digital. Yang lebih penting, kata dia, apakah akses tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai pertumbuhan ini justru jadi jebakan batman. Aksesnya memang terbuka, tapi akses tersebut ternyata tidak membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera atau keluar dari kondisi yang sejak awal membuat mereka tidak terlayani sistem keuangan formal," ujarnya.

Ia menilai upaya memastikan inklusi keuangan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan membutuhkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, investor, startup, lembaga pembangunan, dan sektor swasta.

Menurut Melisa, pengembangan inovasi untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani membutuhkan investasi jangka panjang sehingga tidak dapat hanya mengandalkan perusahaan rintisan maupun modal ventura.

"Nggak bisa hanya berharap startup yang bikin solusi atau modal ventura yang membiayai. Perlu kolaborasi dari pemerintah, dana pembangunan, swasta, semuanya," katanya.

Ia menambahkan fase berikutnya dalam transformasi digital Indonesia bukan lagi sekadar menciptakan akses, melainkan memastikan setiap inovasi digital mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai pembanding, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan masih terdapat selisih antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Temuan itu sejalan dengan pandangan East Ventures bahwa perluasan akses layanan keuangan perlu diikuti peningkatan pemahaman masyarakat agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara optimal.