Tanggung Biaya Registrasi Simcard Biometrik, Operator Berharap Harganya Turun

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan biaya verifikasi registrasi simcard berbasis biometrik ditetapkan di bawah Rp 1.000. Menurut asosiasi, biaya yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban operasional operator seluler dalam penerapan kebijakan registrasi biometrik untuk pelanggan baru.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya masih berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai besaran biaya layanan verifikasi biometrik.

"Kami ajukan, boleh nggak harganya diturunin?" kata Marwan dalam diskusi dengan media, Senin (7/7). "Kami sedang hitung. Semoga di bawah Rp 1.000."

Sebelumnya, ATSI mengusulkan biaya sekitar Rp 200 untuk verifikasi face recognition dan sekitar Rp 70 untuk validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor Kartu Keluarga (KK).

"Kami harapkan harganya murah. Kami usul Rp 200 untuk face recognition. NIK dan nomor KK Rp 70. Itu sedang kami ajukan," ujarnya.

Menurut Marwan, usulan tersebut bukan sekadar proses tawar-menawar, melainkan didasarkan pada perhitungan biaya operasional.

"Angka Rp 200 dan Rp 70 itu sudah hitung margin. Ini bukan tawar-menawar karena ada target PNBP, penggunaan operasional, pemberdayaan manusianya. Jadi pendekatannya lebih cair," katanya.

Ia menilai biaya verifikasi biometrik seharusnya tidak mencapai Rp 3.000 karena biaya teknologi saat ini sudah semakin murah.

"Jangan Rp 3.000 atau Rp 1.000. Teknologi sekarang murah. Capex server dan lain-lain kurang lebih kami tahu. Kalau kami itu hanya Rp 98. Di India setengah rupee. Jadi ada referensinya," ujarnya.

Biaya Berpotensi Bebani Operator

Marwan menjelaskan, besaran tarif verifikasi akan sangat memengaruhi biaya yang harus ditanggung operator seluler. Ia memberi ilustrasi, apabila penjualan simcard mencapai sekitar 6 juta kartu per bulan, maka dalam setahun jumlahnya menjadi sekitar 72 juta kartu. Jika dikalikan tiga operator besar, totalnya sekitar 216 juta kartu SIM.

"Kalau biayanya Rp 3.000, jadi berpengaruh ke cost operator seluler," kata Marwan.

Oleh karena itu, ATSI berharap pemerintah dapat menetapkan tarif yang lebih rendah agar implementasi registrasi biometrik tetap berjalan tanpa membebani industri telekomunikasi.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dany Suwardany mengatakan rata-rata registrasi biometrik pada tiga operator seluler mencapai sekitar 201 ribu transaksi per hari hingga 5 Juli.

Sepanjang 1 Januari hingga 5 Juli 2026, jumlah pelanggan baru tercatat sekitar 4,9 juta.

Pemerintah mulai mewajibkan registrasi biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk seluruh aktivasi nomor seluler baru sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan validitas identitas pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan identitas dan penipuan digital.