Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan 5G melalui proses lelang spektrum frekuensi 700 megahertz (MHz) dan 2,6 gigahertz (GHz). Langkah ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas internet nasional sekaligus mencapai target kecepatan internet rata-rata mencapai 100 Mbps dalam dua tahun ke depan.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan proses bidding atau pengajuan penawaran harga untuk pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz telah dimulai pada Selasa (7/7). Penambahan spektrum ini menjadi fondasi untuk memperluas implementasi layanan 5G di Indonesia.
"Hari ini sebenarnya sedang menawar harga untuk frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Artinya akan masuk ke era 5G. 5G Indonesia saat ini di bawah 10%, tetapi akan segera naik sampai 80% pada tahun 2030," kata Edwin dalam acara Indonesia Digital Banking Summit (IDBS) 2026 di Jakarta, Selasa (7/7).
Menurut Edwin, pembangunan infrastruktur digital menjadi syarat utama agar ekonomi digital Indonesia dapat terus tumbuh. Ke depan, perekonomian digital tidak lagi hanya bergantung pada perputaran uang atau kecepatan perputaran uang, melainkan juga kecepatan data atau kecepatan pertukaran data.
Ia menjelaskan infrastruktur digital terdiri dari empat lapisan utama, yakni infrastruktur fisik seperti jaringan broadband, seluler, satelit, dan spektrum frekuensi; infrastruktur virtual seperti pusat data, komputasi awan (cloud computing), serta keamanan siber; platform digital; hingga aplikasi, termasuk layanan perbankan digital dan teknologi finansial (fintech).
Meski jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, kualitas konektivitas masih perlu diperbaiki. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 230 juta penduduk telah memiliki akses internet. Namun cakupan jaringan secara geografis baru mencapai sekitar 20% wilayah, sehingga masih terlihat di Pulau Jawa dan Sumatera.
Edwin juga menilai kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mempercepat implementasi 5G, tetapi juga menata industri broadband dan menyusun masterplan infrastruktur digital agar investasi jaringan telekomunikasi semakin menarik.
“Investasi di infrastruktur fisik itu memakan biaya besar, risikonya besar. Distribusi nilai ini yang masih belum merata sehingga tingkat pemulihan investasi infrastruktur belum mencapai platform asing,” ujarnya.
Selain memperkuat jaringan, pemerintah menilai keamanan siber dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi digital. 'Bandwidth sebenarnya yakni keamanan dan kepercayaan,' kata Edwin.
Tiga Operator Masuk Tahap Lelang Harga
Upaya percepatan 5G tersebut berjalan seiring dengan proses seleksi pengguna pita radio frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan Komdigi.
Kementerian Komdigi sebelumnya menetapkan tiga operator seluler yang lolos evaluasi administrasi, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
Operator ketiga itu berhak mengikuti tahapan lelang harga yang dimulai pada Selasa (7/7) pukul 09.00 WIB melalui sistem e-Auction, sebagaimana diumumkan Tim Seleksi Komdigi.
Sebelum memasuki tahap lelang harga, para peserta telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengunduhan dokumen seleksi, penyampaian pertanyaan tertulis, aanwijzing, simulasi lelang elektronik, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga verifikasi administrasi dan verifikasi.
Pemerintah sebelumnya meluncurkan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler serta mempercepat pemerataan layanan 5G di Indonesia.
Target Internet 100 Mbps
Percepatan implementasi 5G juga menjadi bagian dari target pemerintah meningkatkan kecepatan internet nasional.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah menargetkan rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 100 Mbps dalam dua tahun mendatang dengan harga layanan yang semakin terjangkau.
“Kami berkomitmen menembus 100 Mbps kira-kira pada dua tahun mendatang secara merata dan juga dengan harga yang semakin murah,” kata Nezar dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7).
Menurut Nezar, akses internet berkualitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong operator seluler dan perusahaan telekomunikasi meningkatkan modal belanja untuk memperluas jaringan, baik melalui pembangunan serat optik, penguatan layanan fixed broadband, maupun pemanfaatan satelit di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Pemerintah juga masih menghadapi tantangan pemerataan konektivitas. Laporan mengenai wilayah blank spot masih ditemukan, termasuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
“Kami harus menutup infrastruktur dan konektivitas yang masih ada, termasuk mengatasi wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot,” ujar Nezar.
Sebagai solusinya, pemerintah akan mengombinasikan pembangunan jaringan serat optik, broadband tetap, dan konektivitas satelit agar diperoleh layanan internet masyarakat yang lebih cepat, merata, dan Andal.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
