Komdigi: RI Siapkan Satelit LEO Nasional, Telkomsat dan PSN Ajukan Slot Orbit

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan saat ini Indonesia tengah menyiapkan pengembangan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) melalui operator satelit nasional. Proses tersebut saat ini masih berada pada tahap pengurusan hak orbit dan frekuensi.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Adis Alifian mengatakan pemerintah telah menerima permohonan dari operator satelit domestik. Saat ini, pengajuan ke International Telecommunication Union atau ITU sudah difasilitasi.

"Kalau berbicara satelit LEO seperti misalnya yang dimiliki Amerika, Indonesia memang sedang dalam proses. Kita ada permohonan dari operator satelit kita, dan kita sudah proses itu ke ITU,” kata Adis saat ditemui di Gedung BRIN, Jakarta, Rabu (8/7).

Menurutnya, pembangunan konstelasi satelit LEO sepenuhnya bergantung pada kesiapan operator. Pemerintah berperan dalam aspek regulasi, termasuk koordinasi orbit dan spektrum frekuensi agar sistem satelit dapat beroperasi tanpa mengganggu satelit milik negara lain.

Ia menambahkan saat ini operator satelit nasional yang sudah mengajukan slot orbit satelit LEO adalah Telkomsat dan Perusahaan Satelit Nusantara (PSN).

Meski demikian, Adis memastikan Indonesia belum akan memiliki operator satelit LEO komersial dalam tahun ini. Sebab, pengembangan satelit membutuhkan tahapan koordinasi internasional yang cukup panjang.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan ITU terdapat regulatory period yang berlangsung cukup lama. “Di ITU sendiri ada namanya regulatory period, setidaknya tujuh tahun. Itu memang diperlukan karena meluncurkan satelit bukan cuma bagaimana kita punya kapital untuk membeli dan meluncurkan, tapi ada proses namanya koordinasi satelit,” ujarnya.

Menuurtnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan sistem satelit yang akan beroperasi kompatibel dengan sistem milik negara lain sehingga tidak menimbulkan interferensi.

"Itu semua negara memiliki misi yang sama untuk masuk ke space. Kita perlu ada diskusi untuk meyakinkan bahwa satu sistem dengan sistem lain kompatibel. Jadi ada koordinasi di belakang antara operator yang menjamin tidak terjadi interferensi saat sistemnya diluncurkan," katanya.

Adis juga meluruskan anggapan bahwa satelit LEO identik dengan layanan Starlink. Menurut dia, LEO merupakan jenis orbit satelit pada ketinggian sekitar 300 hingga 2.000 kilometer dari permukaan bumi, bukan nama layanan tertentu.

Ia mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki satelit yang beroperasi di orbit tersebut melalui satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Basional (BRIN).

"Teman-teman BRIN melalui satelit LAPAN itu posisinya memang di LEO,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan peran pemerintah dalam pengembangan satelit LEO berfokus pada administrasi orbit dan spektrum frekuensi.

"Tugas kita hanya mengurus orbit satelit sama frekuensinya," ujar Wayan.

Ia menambahkan, seluruh satelit yang akan beroperasi di Indonesia harus memperoleh koordinasi posisi orbit serta alokasi frekuensi dari pemerintah sebelum dapat diluncurkan.

"Nggak mungkin meluncur tanpa tahu di mana letak posisi satelitnya. Kapasitasnya dan frekuensi yang digunakan juga harus dari kami,” kata Wayan.