Moonshot AI Cina Disebut Batal Sewa Cip Nvidia Rp 2,7 Triliun dari Data Center R
Perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Cina, Moonshot AI, disebut membatalkan kesepakatan senilai US$150 juta atau Rp 2,74 triliun (kurs Rp 18.254 per US$) untuk mengakses cip Blackwell buatan Nvidia melalui perusahaan data center di Indonesia.
Moonshot AI merupakan pengembang model AI Kimi yang berbasis di Beijing. Keputusan pembatalan kontrak tersebut diambil setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan aturan baru yang membatasi perusahaan-perusahaan Cina mengakses cip AI canggih dari jarak jauh.
Mengutip laporan The Information pada Kamis (19/11), dua sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut mengatakan Moonshot AI sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan sebuah penyedia layanan komputasi awan atau neocloud di Asia Tenggara.
Melalui kesepakatan tersebut, Moonshot AI berencana menyewa akses ke klaster besar cip Nvidia Blackwell Ultra B300. Akses terhadap klaster cip tersebut dijadwalkan mulai tersedia paling cepat tahun depan.
Nvidia B300 merupakan salah satu cip AI paling canggih yang dikembangkan perusahaan asal AS itu. Pemerintah AS telah melarang penjualan cip ini ke Cina.
Sebelumnya, perusahaan-perusahaan Cina masih dapat mengakses cip Nvidia yang dibatasi pemerintah AS melalui data center di luar negeri. Namun, celah itu kini ditutup melalui aturan baru yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS pada pekan ini.
Peraturan tersebut membatasi perusahaan-perusahaan Cina untuk mengakses cip AI canggih dari jarak jauh. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Moonshot AI membatalkan kesepakatan penyewaan akses cip Nvidia melalui pusat data di Indonesia.
Dengan pembatalan tersebut, rencana Moonshot AI untuk memanfaatkan klaster Nvidia Blackwell Ultra B300 melalui penyedia layanan komputasi awan di Asia Tenggara tidak berlanjut sesuai kesepakatan sebelumnya.
Sebelumnya, CNBC Internasional melaporkan bahwa aturan ekspor baru AS dapat memperlambat pertumbuhan pesat data center di Asia Tenggara dengan memperketat akses ke cip AI canggih dan menargetkan peran kawasan ini dalam menyediakan daya komputasi bagi perusahaan-perusahaan Cina.
Menurut aturan sementara yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11), pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia akan memerlukan lisensi pemerintah AS untuk membeli cip AI canggih, termasuk yang dari Nvidia.
Fasilitas yang sudah melayani pelanggan besar Cina akan diberi waktu 90 hari untuk mengajukan izin atau menghadapi pembatasan ekspor di masa mendatang, demikian bunyi aturan tersebut.
Asia Tenggara telah mencatatkan lonjakan pembangunan pusat data untuk menampung semikonduktor yang dibutuhkan untuk melatih dan mengembangkan model kecerdasan buatan.
Pembatasan AS terhadap akses Cina ke cip tercanggih Nvidia telah mendorong perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk Alibaba Group dan ByteDance, untuk menyewa kapasitas komputasi di pusat data luar negeri.
Menurut perkiraan Oktober oleh Institute for Progress, lembaga think tank yang berbasis di Washington, sekitar 75% komputasi AI luar negeri Cina diperkirakan terkonsentrasi di Asia Tenggara pada akhir 2026.
Pembangunan infrastruktur tersebut semakin menjadi sorotan karena Washington terus melanjutkan penyelidikan terhadap Nvidia.mantan CEO Jensen Huang .
Jensen Huang meninggalkan perusahaan yang ia dirikan bersama pada 1993 setelah muncul laporan tentang beberapa dugaan perselingkuhan, termasuk dengan seorang yang diduga mata-mata Cina yang diyakini memfasilitasi masuknya cip Nvidia senilai miliaran dolar ke Tiongkok.
"Pembatasan baru ini kemungkinan akan membuat pembangunan dan pengoperasian pusat data ini lebih lambat dan lebih mahal,” kata peneliti senior bidang teknologi dan keamanan nasional di Council on Foreign Relations Jessica Brandt dikutip dari CNBC Internasional.
Aturan tersebut dapat melemahkan model bisnis neocloud, penyedia layanan cloud baru yang dibangun di sekitar komputasi AI, di wilayah tersebut, katanya.
"Operator kemungkinan akan menghadapi persyaratan regulasi dan keamanan nasional yang lebih ketat," kata kepala riset Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft Reema Bhattacharya.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap investasi dalam proyek-proyek ini juga dapat membebani perekonomian Asia yang telah banyak diuntungkan dari pembangunan pusat data di kawasan tersebut.
Para analis mengatakan Malaysia akan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pembatasan baru ini, mengingat skala kapasitas yang sedang dibangun di Johor dan ketergantungan sektor tersebut pada pelanggan dari Tiongkok.
Lebih dari separuh kapasitas pusat data Malaysia berada di fasilitas kolokasi. "Dengan perusahaan-perusahaan Cina menyumbang sebagian besar beban kerja itu,” kata ekonom senior Tiongkok di Capital Economics Leah Fahy.
Menurut Fahy, pembatasan akses ke fasilitas cloud di luar negeri akan melemahkan alasan komersial untuk ekspansi lebih lanjut dan pada akhirnya akan menghambat investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok dan AS.
“Perlambatan investasi yang terjadi akan menambah hambatan akibat pendinginan yang diantisipasi dalam siklus ekspor AI global,” katanya, yang berpotensi mengurangi 0,2 poin persentase dari perkiraan pertumbuhan PDB Malaysia hingga 2028.
Thailand, yang memiliki lebih dari 60 pusat data yang beroperasi dan sekitar 30 yang sedang dibangun, juga bersiap menghadapi pengawasan yang lebih ketat.
Wakil Menteri Perdagangan Thailand, Kirida Bhaopichitr, mengatakan kepada JP Ong dari CNBC di Manila pada hari Minggu bahwa negara tersebut akan meneliti pusat data yang mengimpor chip kelas atas dan akan “menindak” mereka yang mengekspor ulang chip tersebut ke negara ketiga.
"Proyek-proyek baru yang gagal mendapatkan persetujuan AS untuk coo canggih mungkin tidak dapat menyelesaikan konstruksi,” kata wakil menteri tersebut, meskipun fasilitas yang sudah ada yang menyediakan layanan AI mungkin tidak terlalu terpengaruh.
Pemerintah di kawasan itu telah memberi sinyal kepatuhan terhadap persyaratan AS. “Kita harus berdiskusi dengan AS untuk memastikan bahwa chip tersebut akan datang, dan diizinkan untuk digunakan di pusat data yang beroperasi di Thailand, kata Bhaopichitr.
Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, mengatakan pada hari Selasa, “Jika Anda ingin tetap bersaing, Anda harus mengikuti peraturan AS.”
Sementara itu, Singapura menyatakan berencana untuk menegosiasikan “akses tepercaya” ke chip AI canggih untuk perusahaan-perusahaannya.
Namun, menurut para analis, aturan tersebut mengecualikan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS, sehingga menyisakan jalur sempit bagi perusahaan-perusahaan Cina untuk terus menyewa daya komputasi canggih melalui raksasa komputasi awan Amerika, meskipun mereka mungkin perlu berhati-hati.
“Ada risiko signifikan bahwa perusahaan-perusahaan Cina akan beralih dari menyewa komputasi dari pusat data di Asia Tenggara, ke menyewa komputasi dari pusat data di Virginia,” kata Chris McGuire, peneliti senior di Council on Foreign Relations dan mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional. Ia mendesak Washington untuk menutup celah tersebut sebelum dieksploitasi.
Bhattacharya mengatakan bahwa sebagian kapasitas kelas atas mungkin juga akan bergeser ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, meskipun kendala pada pasokan listrik dan lahan dapat membatasi seberapa banyak pasar tersebut dapat menyerapnya.
Perusahaan teknologi Cina telah mulai mencari sumber daya komputasi alternatif di luar Asia Tenggara. CNBC Internasional melaporkan pada awal November bahwa Moonshot AI berupaya mengakses cip Nvidia melalui pusat data di Eropa.
Oracle membatalkan perjanjian sewa chp senilai miliaran dolar dengan Tencent pada awal November yang seharusnya memberi perusahaan Cona tersebut akses ke sekitar 100.000 cip AI canggih, menurut Financial Times , setelah kekhawatiran muncul dari para pejabat pemerintah AS.