Pencapaian EBT 2023 Baru 13%, Sejumlah Proyek Molor dari Target

PLN
Pintu air pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Saguling, di Jawa Barat.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
17/1/2024, 10.09 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan realisasi energi baru terbarukan (EBT) pada 2023 hanya sebesar 13,1% dari target 17,9%. Realisasi bauran EBT tersebut masih jauh dari target pemerintah sebesar 23% pada 2025.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pencapaian energi terbarukan di 2023 sangat kontras dengan peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil yang terus meningkat.

"Tren ini berlawanan dengan semangat transisi energi menuju net-zero emission yang telah digaungkan pemerintah sejak 2021 lalu," ujarnya.

IESR menilai rendahnya pencapaian bauran target energi terbarukan bersifat sistemik dan disebabkan sejumlah faktor, di antaranya:

  • Keterlambatan lelang pembangkit energi terbarukan oleh PLN sejak 2019
  • Kendala eksekusi proyek-proyek yang sudah kontrak karena bankability
  • Kenaikan tingkat suku bunga keuangan dalam dua tahun terakhir
  • Pandemi COVID-19
  • Sejumlah proyek energi terbarukan mundur penyelesaiannya, terutama PLTA dan PLTP yang menjadi andalan pemerintah seperti PLTA Batang Toru, PLTP Baturaden dan PLTP Rajabasa.
  • Proses revisi Permen ESDM No. 26/2021 yang berlarut-larut menghambat implementasi PLTS atap, sehingga PSN PLTS atap 3,6 GW tidak berjalan.

Fabby mengatakan, sebelumnya pemerintah berencana untuk mengejar pembangunan pembangkit energi baru terbarukan skala besar, di antaranya PLTS terapung dan PLTB. Peta jalan PLTS atap pun telah disiapkan dengan target 2023 sebesar 900 MW, dan 2024 sebesar 1800 MW.

Hanya saja, menurut Fabby, regulasi PLTS atap yang tak kunjung selesai membuat adopsi PLTS atap turun di sektor residensial dan bisnis, masing-masing sebesar 20% dan 6%. Akibatnya, berdasarkan analisis IESR,  kapasitas terpasang dari PLTS atap kumulatif hanya mencapai 100 MW pada kuartal kedua 2023. Angka tersebut jauh di bawah target yang seharusnya mencapai 900 MW pada tahun 2023.

“Pemerintah masih punya waktu 2 tahun untuk mengejar target 23 persen bauran energi terbarukan, tapi perlu ada komitmen politik, dukungan PLN, dan langkah-langkah extraordinary," ujarnya.

Fabby mengatakan, terdapat sejumlah cara agar pemerintah bisa mengejar target EBT 10,6 GW dalam dua tahun. Cara tersebut adalah:

1. Mempercepat eksekusi-eksekusi proyek yang sudah kontrak, khususnya dari Independent Power Producer (IPP)

2. Pemerintah harus mendesak PLN melakukan lelang pembangkit skala besar secara reguler selama tahun ini

3. Penyederhanaan negosiasi Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement, PPA) sehingga proyek-proyek tersebut bisa dieksekusi tahun ini.

4. Implementasi revisi Permen No. 26/2021 tidak boleh lagi tertunda karena pemerintah harus mengandalkan PLTS terapung, ground mounted dan ditambah dengan 3,6 GW target kapasitas terpasang PLTS atap.