Emil Salim ke Menteri LH: Rangkul Ulama dan LSM untuk Atasi Masalah Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup (LH) era Presiden Soeharto, Emil Salim, mengingatkan Menteri LH Jumhur Hidayat agar merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam menjalankan tugasnya.

“Rangkul majelis ulama, rangkul kalangan agama, rangkul semua pemimpin-pemimpin masyarakat, LSM,” kata Emil dalam acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Emil Salim, Senin (8/6).

Ekonom yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan itu bercerita, bahwa ketika ditugaskan Presiden Soeharto untuk menangani persoalan lingkungan hidup di Indonesia, ia memilih bekerja sama dengan berbagai kalangan, termasuk ulama dan LSM.

Emil mengenang awal perjalanannya sebagai Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III periode 1978-1983. Tak lama setelah ditunjuk Presiden Soeharto, ia menemui Hamka dan Hasan Basri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Mereka menuntut saya untuk pergi ke Pondok Pesantren Annuqayah di Guluk-Guluk, Madura. Kedua, (bertemu) dengan Pater Bollen di Maumere, NTT,” ujar Emil.

Perjalanan tersebut, menurut Emil, membuka wawasannya tentang lingkungan hidup. Di tengah kondisi lahan yang gersang, Pondok Pesantren Annuqayah mampu menciptakan lingkungan yang hijau dan produktif melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sementara di Maumere, ia belajar dari para jemaat gereja yang membangun terasering di kawasan perbukitan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan.

Selain itu, Emil banyak berdiskusi dengan berbagai kelompok LSM. “Singkatnya, teman-teman LSM memberi saya pandangan bahwa hidup ini bukan hanya melihat alam sebagai objek, tetapi alam juga subjek. Ini titik temu saya sebagai Menteri Lingkungan,” kata Emil.

Bahkan, pada masa kepemimpinannya, sejumlah aktivis LSM turut dilibatkan untuk membantu menjalankan tugas di berbagai posisi pemerintahan.

Meski memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, Emil Salim dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang lingkungan hidup. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi ke University of California.

Sepanjang kariernya, Emil pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973), Menteri Perhubungan pada Kabinet Pembangunan II (1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993).

Emil juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan dilantik sebagai ketuanya pada 2010. Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim itu juga dikenal sebagai penggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), yang dibentuk dengan dukungan pemerintah dan lembaga internasional.

Seperti Emil, Jumhur Hidayat juga tidak memiliki banyak rekam jejak di bidang lingkungan hidup saat diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April lalu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007-2014.

Jumhur dikenal dekat dengan gerakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta aktif dalam pendirian organisasi buruh. Sebelum itu, ia juga pernah bergabung dengan Center for Information and Development Studies (CIDES), pusat kajian yang didirikan sejumlah tokoh Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

Jumhur menyatakan sependapat dengan pandangan yang disampaikan Emil. Menurut dia, kebijakan lingkungan hidup tidak akan berjalan efektif tanpa kolaborasi dengan masyarakat sipil. Sebab, banyak gagasan dan fakta lapangan justru berasal dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut, termasuk LSM.

“Saya juga berasal dari gerakan masyarakat sipil. Jadi, mengintegrasikan pikiran-pikiran cerdas mereka dalam sebuah kebijakan, tapi tetap kita dalam pola pembangunan berkelanjutan,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil bukanlah berpihak sepenuhnya pada kepentingan lingkungan maupun pembangunan. “Maksud saya, posisinya bukan sebagai maniak lingkungan atau maniak pembangunan. Kita ini di tengah-tengah,” kata dia.