Peneliti UI Soroti Insentif Berlapis Biodiesel, Desak Skema Subsidi Dikaji Ulang

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Rafika Farah Maulia, menyoroti insentif berlapis yang diberikan negara demi mendorong biodiesel tetap kompetitif. Menurutnya, insentif bukan solusi tunggal untuk mengembangkan energi alternatif tersebut.

Insentif berlapis yang Rafika maksud adalah subsidi biosolar dari APBN melalui Pertamina, serta pembayaran insentif untuk menutup selisih harga pasar solar dan biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kepada badan usaha bahan bakar nabati. BPDP mengelola dana dari pungutan ekspor produk sawit.

“Meski sumbernya agak beda, yang menjadi concern itu apakah iya kita harus melakukan dobel subsidi untuk suatu energi yang kita pandang sebagai energi alternatif?” kata Rafika, dalam diskusi publik ‘B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia’ di Kantor Katadata, Kamis (30/7).

Sebagai informasi, BPDP merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang berperan mengelola dan menyalurkan dana perkebunan untuk pengembangan komoditas perkebunan secara berkelanjutan, termasuk untuk program biodiesel. 

Dana yang dikelola BPDP juga ditujukan untuk peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pendukung sarana dan prasarana, serta promosi komoditas perkebunan.

Akan tetapi, menilik laporan tahunan BPDP, rata-rata 95 persen pengeluaran BPDP hanya disalurkan untuk insentif biodiesel. Rafika lalu menggarisbawahi bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, insentif biodiesel dari BPDP naik 157 persen menjadi Rp47 triliun pada 2025. 

Menurut Rafika, peningkatan daya saing biodiesel tidak hanya bergantung pada insentif atau subsidi yang ditujukan langsung untuk menekan harga, tetapi juga insentif kepada perusahaan untuk mendorong riset dan pengembangan. 

“Tapi insentif biodiesel ini diberikan kepada perusahaan untuk menutup selisih antara HIP (harga indeks pasar),” ujar dia. 

“Apakah bisa kegiatan selain insentif biodiesel itu tidak mendapatkan alokasi sisa? Tapi sudah dialokasikan di awal, misalnya sekian persen untuk peremajaan (kebun sawit), untuk research and development, supaya jelas,” ucapnya menambahkan.

Hal serupa juga disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki. Menurutnya, cukup sulit membuat biodiesel kompetitif dengan menyeimbangkan HIP-nya dengan solar. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah membuat produk biodiesel lebih efisien. 

“Harus ada rencana atau business plan atau pengembangan biodiesel agar dia bisa kompetitif. Ataupun pengembangan teknologi dari sisi biorefinery,” kata Yayan. Dengan begitu, beban BPDP juga sedikit teringankan. 

Yayan juga berpendapat, seharusnya negara tidak membayar uang kompensasi kepada perusahaan, dalam hal ini Pertamina. Uang kompensasi dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya membangun rantai pasok yang lebih baik.

“Jadi negara hanya akan membayar selisih dari retailnya saja, sama uang yang didistribusikan langsung ke konsumen, negara tidak bayar kompensasi,” ucapnya.

Analis Kebijakan Ahli Utama Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kementerian Perekonomian, Andi Novianto, mengakui dukungan fiskal berlapis terhadap biodiesel, yaitu subsidi biosolar, kompensasi kepada Pertamina, serta insentif dari BPDP. 

Menurutnya, usulan para ahli ini menarik untuk dikaji lebih komprehensif, termasuk apakah skema subsidi dan insentif berlapis ini layak diterapkan.

“Saya kira usulan bagus dari Pak Yayan, untuk memformulasikan subsidi atau kompensasi,” ucap dia.