UI mengambil tindakan tegas dalam kasus dugaan pelanggaran akademik dan etik oleh Bahlil Lahadalia, memutuskan penundaan yudisium dan memperketat syarat kelulusan.
Dalam keputusan itu, UI memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Bahlil selaku mahasiswa untuk meningkatkan kualitas disertasi doktornya.
Universitas Indonesia meminta Bahlil Lahadalia untuk merevisi disertasi doktoralnya, menyusul keputusan empat organ akademik UI terkait pelanggaran akademik dan etik.
Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah menegaskan bahwa dokumen yang beredar hanya berisi rekomendasi dan UI belum secara resmi mengambil keputusan.
Kajian LPEM FEB UI mengungkapkan penambahan anggota kabinet pemerintahan Prabowo dapat meningkatkan biaya APBN 2025 hingga Rp 79,1 triliun, yaitu sekitar 7,9% dari total APBN terencana.
Universitas Indonesia (UI) menunda sementara penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global, hingga investigasi terhadap gelar Doktor Bahlil Lahadalia rampung.
UI mengucapkan selamat bekerja kepada para menteri dan wakil menteri, khususnya yang merupakan alumni kampus itu di Kabinet Merah Putih. Tak ada nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.