Suarakan Krisis Papua di COP31, Walhi Desak Pelibatan Masyarakat di Aksi Iklim

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kembali menyerukan bahwa Papua bukan tanah kosong, bukan pula komoditas untuk diperjualbelikan. Seruan itu disampaikan dalam salah satu agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua Maikel Primus Peuki mengatakan, Papua sebagai salah satu hutan tropis di Indonesia sekaligus rumah bagi para masyarakat adat, kini berada di kondisi sangat krusial. Maikel menggarisbawahi kerusakan hutan masif di bumi cendrawasih itu.

“Pembukaan (hutan) skala besar disebabkan oleh perusahaan sawit, perkebunan skala besar, perkebunan tebu, dan itu program strategis nasional yang ada di tanah Papua,” kata Maikel, di salah satu agenda COP31, dikutip pada Kamis (12/11). 

Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena iklim El Nino hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan secara masif. “Itu mengakibatkan sumber air juga sangat hilang, hutan-hutan mangrove di pesisir laut juga semakin rusak,” ujar dia.

Tolak Aksi Iklim Palsu

Dalam siaran resminya, Walhi Papua menegaskan penolakan terhadap aksi iklim palsu yang hanya menguntungkan investor seperti skema karbon, offset, dan perdagangan alam. Menurut Walhi Papua, COP31 tidak boleh digunakan sebagai panggung pencitraan pemerintah dan korporasi. COP31 harus menjadi momentum mengoreksi model pembangunan ekstraktif yang merusak.

“Walhi Papua menuntut pemerintah Indonesia agar membawa posisi ini ke COP31. Hentikan eksploitasi yang merusak, kebijakan dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, pencemaran, dan memperparah krisis iklim di Papua,” demikian dikutip dari siaran pers.

Pemerintah Indonesia juga didesak untuk mencabut izin-izin yang merampas ruang hidup masyarakat, serta moratorium pembukaan hutan baru untuk perkebunan skala besar, tambang, dan proyek strategis nasional (PSN) ekstraktif di Papua. 

Walhi Papua kemudian menuntut aksi iklim yang dipimpin oleh masyarakat atau community-lead Transformation. Sebab, pada akhirnya masyarakat yang paling rentan menjadi korban perubahan iklim. 

Karena itu, Walhi mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat segera oleh negara, sebagai pondasi aksi iklim di Indonesia. Perlindungan ini juga berlaku untuk komunitas lokal. 

“Dukung aksi iklim yang dipimpin masyarakat, perkuat dan danai langsung inisiatif konservasi, mitigasi, dan adaptasi iklim yang dipimpin masyarakat adat dan komunitas lokal,” demikian dikutip.

Dukungan ini harapannya tidak melalui korporasi dan disalurkan secara langsung. Bersamaan dengan itu, Walhi meminta agar pendekatan militeristik dalam pengelolaan sumber daya alam dan Penyelesaian konflik di Papua segera dihentikan. 

“Keamanan iklim adalah keamanan pangan, air, dan tanah, bukan penambahan pasukan. Masyarakat adat Papua berhak menentukan nasib sendiri di atas tanah adat Papua,” demikian dikutip.