Berita Walhi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

WALHI mencatat 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi selama 2016 – 2025. Hal ini yang dinilai menjadi penyebab banjir dan longsor.

Menurut data Global Forest Watch, dari 2002 sampai 2024, Sumatra Utara kehilangan 390.000 hektare (ha) hutan primer basah, menyumbang 25% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.

Sedikitnya 8 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor. Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah paling parah.

Proyek listrik dari sampah atau PSEL mulai berjalan sambil tetap menuai kritik. Skema tarif listrik yang tinggi dinilai berpotensi menimbulkan beban fiskal. Insinerator dinilai jadi ancaman.

Menurut WALHI, perdagangan karbon hanya cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif serta finansialisasi alam.

WALHI menilai strategi mitigasi yang mengandalkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) sebagai penyeimbang emisi fosil tidak cukup dan berisiko memperbesar praktek greenwashing.

Walhi menilai penggunaan insinerator dalam proyek Waste to Energy akan berdampak buruk, meskipun KLH mengklaim teknologi yang dipakai dijamin aman.

Walhi melaporkan ke Kejaksaan Agung 47 kasus deforestasi akibat perkebunan dan penambangan, mengungkap kerugian potensial Rp 437 triliun dan peran kartel bisnis serta elit politik.

Penerbitan HGB pagar laut di Tangerang dinilai melanggar aturan karena kawasan laut seharusnya bebas dari penerbitan sertifikasi apapun.

Walhi mendesak pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang reklamasi dan penambangan pasir laut.

Pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer itu hingga saat ini belum diketahui siapa pembuat dan peruntukannya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghasilkan timbulan sampah hingga 850 ton per hari.

Walhi menyatakan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan sampah kemasan dan sisa makanan jika tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Apa solusinya?

Ketiga cagub dan cawagub Jakarta sudah memberikan perhatian pada isu polusi udara tetapi masih berkutat pada masalah teknis.

Mahkamah Konstitusi memulai sidang pemeriksaan pendahuluan terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).