Berita Walhi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah menemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang di area kelolaan perusahaan dengan total luas mencapai 1.511,55 hektare. Enam perusahaan disanksi.

Walhi menyoroti lonjakan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan yang mencapai 778 titik pada bulan ini.

Walhi menilai ribuan titik panas di Papua Selatan memperlihatkan kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru menghadapi tekanan ekologis sejak awal pengembangan.

Walhi menyebut persetujuan lingkungan tambang andesit terbit hanya satu pekan setelah banjir bandang melanda hulu Bukit Barisan pada November 2025. Sedangkan izin operasi terbit sebulan pascabanjir.

Tuntutan pemulihan lingkungan Walhi jauh lebih tinggi dari tuntutan KLH yang sebesar Rp 85,13 miliar.

Walhi menilai pembentukan Satgas Pembiayaan Taman Nasional cenderung mengarah pada komersialisasi taman nasional dalam cangkang pembiayaan.

Temuan WALHI menunjukkan sebanyak 1.351 titik panas berada di dalam dan sekitar area konsesi 15 perusahaan. Lokasinya tersebar di Kalimantan, Riau, Jambi, Sulawesi, dan Maluku.

WALHI menilai bahan bakar PLTN berupa uranium dan torium yang merupakan jenis mineral kritis.

Walhi menagih detail informasi pencabutan izin ke-28 perusahaan, audit menyeluruh kerusakan lingkungan di Sumatra, hingga pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pemulihan lingkungan.

WALHI mendesak negara mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat (WKR), melakukan audit menyeluruh terhadap regulasi pro-investasi, serta menghentikan militerisasi tata kelola SDA.

UU Kehutanan dinilai belum cukup kuat untuk melindungi hutan-hutan tersisa maupun menghadapi modus kejahatan kehutanan yang semakin berkembang.

Temuan Walhi: hutan rusak karena pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan.

Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e ke atmosfer, setara akumulasi emisi karbon sektor energi selama 25 tahun terakhir.

WALHI menolak langkah pemerintah mendorong pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi atas masalah di Indonesia.

Bencana ini adalah cerminan dari kegagalan sistem, di mana kebijakan tata ruang, pengawasan izin, dan aturan lingkungan selama ini lebih memberikan tempat bagi kerusakan dibandingkan perlindungan.