Berita Walhi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Temuan WALHI menunjukkan sebanyak 1.351 titik panas berada di dalam dan sekitar area konsesi 15 perusahaan. Lokasinya tersebar di Kalimantan, Riau, Jambi, Sulawesi, dan Maluku.

WALHI menilai bahan bakar PLTN berupa uranium dan torium yang merupakan jenis mineral kritis.

Walhi menagih detail informasi pencabutan izin ke-28 perusahaan, audit menyeluruh kerusakan lingkungan di Sumatra, hingga pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pemulihan lingkungan.

WALHI mendesak negara mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat (WKR), melakukan audit menyeluruh terhadap regulasi pro-investasi, serta menghentikan militerisasi tata kelola SDA.

UU Kehutanan dinilai belum cukup kuat untuk melindungi hutan-hutan tersisa maupun menghadapi modus kejahatan kehutanan yang semakin berkembang.

Temuan Walhi: hutan rusak karena pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan.

Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e ke atmosfer, setara akumulasi emisi karbon sektor energi selama 25 tahun terakhir.

WALHI menolak langkah pemerintah mendorong pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi atas masalah di Indonesia.

Bencana ini adalah cerminan dari kegagalan sistem, di mana kebijakan tata ruang, pengawasan izin, dan aturan lingkungan selama ini lebih memberikan tempat bagi kerusakan dibandingkan perlindungan.

WALHI mencatat 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi selama 2016 – 2025. Hal ini yang dinilai menjadi penyebab banjir dan longsor.

Menurut data Global Forest Watch, dari 2002 sampai 2024, Sumatra Utara kehilangan 390.000 hektare (ha) hutan primer basah, menyumbang 25% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.

Sedikitnya 8 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor. Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah paling parah.

Proyek listrik dari sampah atau PSEL mulai berjalan sambil tetap menuai kritik. Skema tarif listrik yang tinggi dinilai berpotensi menimbulkan beban fiskal. Insinerator dinilai jadi ancaman.

Menurut WALHI, perdagangan karbon hanya cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif serta finansialisasi alam.

WALHI menilai strategi mitigasi yang mengandalkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) sebagai penyeimbang emisi fosil tidak cukup dan berisiko memperbesar praktek greenwashing.