Berita Walhi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Walhi menilai penggunaan insinerator dalam proyek Waste to Energy akan berdampak buruk, meskipun KLH mengklaim teknologi yang dipakai dijamin aman.

Walhi melaporkan ke Kejaksaan Agung 47 kasus deforestasi akibat perkebunan dan penambangan, mengungkap kerugian potensial Rp 437 triliun dan peran kartel bisnis serta elit politik.

Penerbitan HGB pagar laut di Tangerang dinilai melanggar aturan karena kawasan laut seharusnya bebas dari penerbitan sertifikasi apapun.

Walhi mendesak pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang reklamasi dan penambangan pasir laut.

Pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer itu hingga saat ini belum diketahui siapa pembuat dan peruntukannya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghasilkan timbulan sampah hingga 850 ton per hari.

Walhi menyatakan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan sampah kemasan dan sisa makanan jika tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Apa solusinya?

Ketiga cagub dan cawagub Jakarta sudah memberikan perhatian pada isu polusi udara tetapi masih berkutat pada masalah teknis.

Mahkamah Konstitusi memulai sidang pemeriksaan pendahuluan terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) baru saja mengeluarkan aturan yang membuka keran ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun disetop.

Rencana Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membangun pulau sampah dinilai akan berdampak negatif terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

Walhi menilai rencana pembangunan pulau sampah yang digadang oleh Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Heru Budi, berpotensi mencemari perairan Teluk Jakarta.

Hari Bumi jatuh pada hari ini, Senin (22/4) mengusung tema utama ‘Planet vs Plastic’ atau ‘Bumi lawan Plastik.

Deforestasi di Indonesia capai 4,5 juta hektare selama sembilan tahun terakhir.

KPU menyatakan keinginan LSM belum tentu bisa terkabul. Namun mereka berjanji mencari jalan tengah terbaik agar capres bisa beradu ide soal lingkungan.