PBB Siapkan Platform untuk Bantu Petani Penuhi Aturan Anti Deforestasi Eropa

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.
Panorama tutupan hutan Gunung Kerinci (3805 mdpl) yang sebagian kawasannya telah beralih fungsi menjadi perkebunan terlihat dari Kayu Aro, Kerinci, Jambi, Sabtu (1/8/2020).
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
10/10/2024, 16.06 WIB

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) meluncurkan platform dalam jaringan Deforestation-Free Trade Gateway untuk membantu petani kecil dalam menghadapi aturan anti deforestasi Uni Eropa.

Pasalnya, aturan anti deforestasi, menyebabkan permintaan pada sejumlah petani kecil di negara berkembang menjadi berkurang. Mereka dilarang ekspor komoditas ke Eropa karena tidak memenuhi syarat aturan tersebut. Kondisi itu membuat komisi Eropa mengusulkan untuk menunda aturan tersebut selama satu tahun, sehingga baru mulai diberlakukan pada 2025 atau 2026.

Direktur Eksekutif International Trade Centre (ITC), Pamela Coke-Hamilton, mengatakan platform tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang akan menyebabkan kerusakan sekecil mungkin.

"Penundaan ini setidaknya memberikan waktu yang cukup untuk mencoba menyiapkan mekanisme untuk membantu (usaha kecil dan menengah) serta negara-negara agar dapat memenuhi persyaratan ini," ujar Pamela dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Pamela mengatakan Platform Deforestation-Free Trade Gateway bertujuan untuk mengurangi pengumpulan dan berbagi data yang berulang serta mahal. Platform ini menciptakan tempat pertemuan virtual dengan petani, eksportir, dan importir terkait kepatuhan akan aturan deforestasi.

Menurut dia, proyek percontohan akan diluncurkan bulan ini di Amerika Latin sebelum diperluas secara global pada November. Negara-negara dan kelompok industri harus menggabungkan geolokasi, pemetaan, dan standar pembuktian lainnya yang diperlukan, seperti yang sudah dikerjakan oleh Malaysia, Brasil, dan Ghana.

Pamela mengatakan, saat ini ITC sedang bekerja sama dengan Uni Eropa mengenai langkah-langkah pendukung lainnya untuk membantu ribuan petani dengan lahan sekecil dua hektar.

"Ini mencoba mencari tahu bagaimana kita memastikan bahwa mereka bertahan, tetapi pada saat yang sama memenuhi lingkungan regulasi," katanya.

Reporter: Djati Waluyo