Dilema Adopsi Truk Listrik: Ongkos Hemat, Investasi Berat

Adopsi truk listrik di Indonesia masih terjegal persoalan biaya. World Resources Institute (WRI) Indonesia menyebut meskipun biaya energi truk listrik jauh lebih hemat ketimbang truk biosolar, tetapi investasi besar di awal menjadi tantangan bagi pengguna. 

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menjelaskan, hasil analisis lembaga riset itu menunjukkan bahwa biaya energi per 100 km truk biosolar (subsidi) mencapai Rp113 ribu, sementara truk listrik hanya sekitar Rp72 ribu. Selisihnya pun akan lebih tinggi ketika dibandingkan dengan biaya energi truk solar non-subsidi.

“Elektrifikasi kini semakin masuk akal secara ekonomi,” kata Nirarta, dalam sambutannya di Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2026, pada Kamis (23/7).

Di samping itu, elektrifikasi diprediksi bisa menekan emisi CO2 dari truk yang selama ini cukup mendominasi di sektor transportasi darat.  Perhitungan WRI Indonesia, ada 6,28 juta unit truk di Indonesia atau sekitar 3,7% dari total kendaraan darat. Namun, emisi yang dihasilkan mencapai 43,6 miliar kg CO2eq pada 2024 atau sepertiga dari jumlah emisi kendaraan darat. Artinya, jumlah unitnya cenderung sedikit, namun emisinya realtif tinggi.

Akan tetapi, untuk mencapai level hemat dan ramah lingkungan tersebut, ada investasi tinggi yang harus digelontorkan. Sebab, harga truk listrik saat ini masih 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan truk konvensional. Ini satu hal yang cukup membatasi keputusan pelaku usaha untuk beralih ke truk listrik.

Menurut Senior Program Lead for Electric Mobility WRI Indonesia I Made Vikananda, dorongan pemerintah dari sisi supply sangat dibutuhkan. 

“Mendorong insentif sisi pabrikan, pabrikan bisa mendorong supply chain agar nantinya material lebih murah, jadi produk dalam negeri kita bisa akhirnya bersaing secara harga,” ujarnya.

Menurut dia, model insentif pemerintah yang dikenakan untuk mobil listrik pribadi, melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, juga bisa diterapkan untuk truk listrik. 

“Bagaimana pemerintah memperbolehkan, memberikan insentif impor. Tapi syaratnya adalah jumlah kendaraan impor yang berhasil dijual di Indonesia harus sesuai dengan jumlah unit yang akan dibangun oleh pabrikan tersebut di dalam negeri,” ucap Vikan.

Dengan begitu, selain cocok perihal harga, harapannya model truk listrik yang dikembangkan di dalam negeri juga sesuai dengan preferensi masyarakat. Dukungan insentif juga bisa dilakukan dengan memberi keringanan tarif tol untuk truk listrik, dan bentuk insentif-insentif fiskal lainnya. 

Menurut Vikan, pengembangan infrastruktur pendukung juga terhitung insentif yang bisa mendorong adopsi truk listrik. Misalnya, pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang daya dan tata letaknya cocok untuk truk dengan muatan banyak. Pengembangan infrastruktur ini bisa difokuskan pada daerah-daerah yang 'urgent', misalnya paling banyak dilalui truk dan memiliki tingkat emisi paling tinggi.