Ambisi Indonesia di COP31: Beberkan Rencana Capai E50 dan Janji Tak Buka Hutan

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan ambisi Indonesia menerapkan campuran bensin dan bioetanol hingga 50 persen (E50), dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. Meski kebutuhan produksi bioetanol mencapai 280 kali lipat dari kondisi saat ini, Eddy menjanjikan tidak ada pembukaan hutan baru.

Eddy tak menampik pasokan bahan baku untuk bioetanol masih menjadi persoalan. Untuk menerapkan campuran bioetanol 20 persen (E20), dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter bioetanol per tahun. Sementara jika porsinya menjadi E50, perlu sekitar 20 juta kiloliter bioetanol per tahun.

“E50 akan memprioritaskan lahan terdegradasi dan bekas pertanian. Indonesia tidak perlu mengonversi hutan untuk menanam bahan baku bioetanol,” kata Eddy, dalam sesi panel di Paviliun Indonesia COP31, Rabu (11/11). 

Saat ini, kapasitas produksi bioetanol untuk bahan bakar baru mencapai 70.500 kiloliter per tahun, dihasilkan dari lima pabrik. Jumlah tersebut masih 280 kali lebih sedikit dibandingkan kebutuhan untuk E50.

Bioetanol merupakan senyawa alkohol hasil fermentasi biomassa seperti tebu, jagung, dan singkong, dengan bantuan mikroorganisme. Saat ini, campuran 95 persen bensin murni dan 5 persen bioetanol telah diterapkan dan akan segera melangkah ke campuran bioetanol 10 persen (E10) tahun depan.

“E10 saja membutuhkan sekitar sembilan kali kapasitas produksi saat ini. Karena itu, 20 pabrik ditargetkan akan beroperasi pada 2027,” ujarnya. 

Secara bertahap, campuran bioetanol akan ditingkatkan menjadi 20 persen pada 2028. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, pemerintah Indonesia berencana menambah sekitar 1,2 juta hektare lahan tebu hingga 2030. Ini dilakukan sembari meningkatkan hasil panen atau intensifikasi lahan tebu, singkong, jagung, sorgum, aren, dan semacamnya di lahan terdegradasi.

Sementara itu, penerapan E50 ditargetkan dikejar pada 2028-2030 mendatang. Selain menyinggung soal bahan baku, Eddy turut berbicara perihal kebutuhan investasi tinggi untuk mendukung program ini. 

“Membangun pabriknya saja membutuhkan dana sekitar US$42-48 miliar (Rp765-875 triliun), untuk sekitar 330 pabrik dengan kapasitas masing-masing 60 ribu kiloliter (per tahun),” ujarnya. 

Kritik Aktivis Lingkungan

Pernyataan tak akan mengonversi hutan untuk kebutuhan pangan dan energi sempat disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu beberapa waktu lalu.

Mengkritisi pernyataan tersebut, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Refki Saputra mengungkapkan proyek strategis nasional (PSN) cetak sawah dan kebun tebu bioetanol di Papua bagian selatan telah mengorbankan hutan adat, tanah, dan ekosistem rawa yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Greenpeace juga meminta kejelasan penggunaan lahan terdegradasi. Sebab, kebanyakan lahan terdegradasi di Indonesia merupakan lahan gambut yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. 

Menurut catatan Greenpeace, hampir 2,7 hektare alokasi lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) ditetapkan di Papua Selatan. Sebanyak 637.420 hektare di antaranya dialokasikan untuk 10 perusahaan konsesi perkebunan tebu. Angka ini melebihi luas tanam tebu nasional tahun 2024, yakni 502,8 ribu hektare.

Kini, kebutuhan energi kembali menghadirkan tuntutan serupa, jutaan hektare untuk bahan baku bioetanol. Terlebih, pemerintah menyebut Papua sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan bahan baku bioetanol.

Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Tsabit Khairul Auni kemudian mewanti-wanti agar pengembangan energi berbasis lahan belajar dari pengalaman ekspansi komoditas sebelumnya. 

Dia menjelaskan, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Energi (HTE) telah menunjukkan bahwa agenda pembangunan berbasis lahan dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan apabila tidak didukung tata kelola ruang yang kuat. 

FWI mencatat, luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai sekitar 17,3 juta hektare, dengan pembukaan lahan sawit pada periode 2021-2024 berkontribusi terhadap 225.461 hektare konversi hutan alam. 

“Selain itu, pengembangan HTE sebagai bagian dari agenda transisi energi juga menunjukkan risiko terhadap hutan alam, dengan deforestasi pada konsesi HTE tercatat mencapai sekitar 41.707 hektare pada periode 2022-2024”, ujar Tsabit, September lalu.

Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa transisi energi tidak boleh mengulang pola lama yang menjadikan kawasan hutan sebagai ruang ekspansi komoditas. 

Artinya, pengembangan bioetanol harus memastikan perlindungan hutan alam, keterbukaan lokasi pengembangan, serta mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial setiap bentang alam agar agenda energi tidak menciptakan tekanan baru terhadap hutan Indonesia.