Pemerintahan Prabowo Akan Revisi Rencana Kebijakan dan Investasi JETP

Pemerintahan Prabowo  mempercepat pelaksanaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui berbagai strategi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya juga akan melakukan revisi The Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi, regulasi, dan kesiapan infrastruktur nasional.

 “Targetnya adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission di 2060 atau lebih cepat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3).

Dia mengatakan, pemerintah juga akan mempercepat pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah bakal meningkatkan koordinasi dan evaluasi berkala.

Airlangga mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 141/2025.

“Satgas ini memiliki empat kelompok kerja yang berfokus pada energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” katanya.

Lebih lanjut, pasca AS menarik diri dari JETP, saat ini kepemimpinan diserahkan kepada Jerman dan Jepang, dengan anggota yang terdiri dari Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

Negara-negara ini tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada 2030.