Berita Pembiayaan Berkelanjutan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Investasi akan difokuskan pada startup di sektor energi, pangan, material, dan rantai pasok.

Universitas Islam Sumatera Utara mengusulkan wakaf hijau yang mencakup wakaf pohon dan hutan, pengembangan energi terbarukan, serta konservasi air dan lahan.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengingatkan kondisi pendanaan hijau global saat ini sedang menghadapi tekanan serius.

Wakil Ketua Satgas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Spesies Ikonik, Mari Elka Pangestu, mengatakan mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali untuk alam.

Pemerintah berencana memperluas kawasan konservasi laut di sejumlah wilayah prioritas.

Ekonomi Berkelanjutan memerlukan perubahan perilaku konsumen sehari-hari, tidak hanya bergantung pada pembiayaan dan komitmen korporat, untuk menghadapi realitas krisis iklim.

Mengutip situs Mitigation Action Facility, terdapat pendanaan €19,9 juta atau sekitar Rp417,6 miliar untuk pengembangan biogas di Tanah Air.

Bappenas bermitra dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk menarik investasi hijau US$ 2 miliar atau sekitar Rp35,6 triliun.

Kemitraan membidik investasi hijau US$2 miliar atau sekitar Rp35,6 triliun.

Pendanaan hijau ini akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan data center STT Jakarta 3 yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kemitraan Bappenas dan GGGI akan fokus pada pembangunan ekonomi hijau di empat bidang, yaitu perkotaan dan industri, energi, daratan dan lautan, serta investasi dan pasar.

Fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi HSBC ini menyediakan pembiayaan bagi perusahaan Cina yang ekspansi ke proyek rendah karbon di Indonesia dan ASEAN.

Indonesia menjadi negara ketiga penerima program pengendalian metana ini, setelah Malaysia dan Filipina.

Di Asia, negara-negara seperti Indonesia, India, dan Thailand juga merespons situasi dengan meningkatkan pemanfaatan biofuel.

Sebanyak 71 persen responden Indonesia setuju bahwa bank tak seharusnya membiayai perusahaan atau proyek penghasil emisi tinggi, dan 43 persen mempertimbangkan ganti bank.